Selasa, 20 Aug 2019
radarsurabaya
icon featured
Sidoarjo

Dewan Dorong Raperda Tera Ulang untuk Lindungi Konsumen

16 Juli 2019, 14: 48: 07 WIB | editor : Wijayanto

Ilustrasi

Ilustrasi (SATRIA NUGRAHA/RADAR SIDOARJO)

Share this      

SIDOARJO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo mendorong adanya rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang retribusi tera atau tera ulang. Sebab, salah satu retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah adalah retribusi tera atau tera ulang. Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen. 

Dorongan DPRD terhadap raperda tera atau tera ulang itu dibuktikan dengan adanya pembentukan pansus 2 untuk melakukan pembahasan raperda tersebut. Ketua pansus 2 Muhammad Rojik mengatakan,  pembentukan raperda inisiatif tersebut bukan hanya untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) saja namun juga untuk melindungi konsumen. “Yang paling penting itu konsumen dapat terlindungi,” katanya

Saat ini, pembahasan rancangan perda itu masih terus digodok oleh anggota pansus. Tujuannya agar perda yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan yang diinginkan. Rojik mengatakan, selama ini banyak masyarakat yang tidak memperhatikan alat ukur yang digunakan. Sehingga hal itu sangat berpotensi merugikan konsumen. 

Padahal menurut Rojik, jika mengecekan tera atau tera ulang tersebut dilakukan secara personal, maka tak dikenai biaya alias gratis. Untuk itu, kata Rojik DPRD perlu hadir dan mendorong pembentukan raperda tera atau tera ulang. Terkait tera ulang, dalam pembahasannya akan disesuaika tarif retribusinya. “Sebab saat ini tera ulang masih terlalu murah, maka kita sesuaikan,” terangnya.

Saat ini, pembahasan internal serta dengan UPT sudah dilakukan, tingga proses finalisasi dengan ahli. Sementara itu, Wakil ketua komisi B DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori mengatakan, dorongan raperda retribusi tera atau tera ulang tersebut bukan tanpa alasan. Tujuannya untuk menjamin keakuratan alat ukur yang digunakan. Tujuannya, selain melindungi konsumen, raperda tersebut juga dapat menambah pemasukan daerah.

Sebelumnya, kata Dhamroni, kebijakan untuk menera atau menera ulang tersebut dilakukan oleh pemerintah provinsi. Namun setelah dilimpahkan ke daerah, langsung direspon positif oleh dewan. “Tujuannya tak lain untuk perlindungan konsumen,” paparnya. (far/nis)

(sb/jpg/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia