Senin, 09 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Hukum & Kriminal Surabaya

Pengurus Baru Disahkan, Nakhoda YKP Resmi Diambil Alih Pemkot Surabaya

16 Juli 2019, 12: 48: 38 WIB | editor : Wijayanto

Ilustrasi

Ilustrasi (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA  - Perjuangan Pemkot Surabaya dan penyidik pidana khusus (pidsus) Kejati Jatim untuk mengembalikan aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT Yekape berbuah manis. Sebab mulai Senin (15/7), aset senilai triliunan rupiah itu kembali digenggam oleh Pemkot Surabaya. Pengesahan dan pergantian pengurus menjadi buktinya. 

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Didik Farkhan mengatakan pengesahan sekaligus pergantian pengurus dan pengawas YKP itu dilakukan di kantor notaris Margareth Diana di Jalan Jawa Surabaya. Mereka menandatangani akte pengesahan hasil rampat pembina lama.  

Dalam pengasahan itu, menunjuk tiga penjabat pemkot sebagai pembina YKP. Mereka adalah Sekda Kota Hendro Gunawan, Kepala Bappeko Eri Cahyadi, dan Kabag Hukum Pemkot Surabaya Ira Tursilowati. Sedangkan sebagai pengawas ada nama Hidayat Syah, Dedik Irianto, Dahliana Lubis, Yuniarto Herlambang. Lalu pengurus baru adalah Yusron Sumartono, Eka Rahayu, Chalid Buhari.

Dalam pengesahan itu, pembina lama, Sartono, Surjo Harjono, dan Chairul Huda juga nampak hadir. Pengawas lama Sukarjo juga hadir serta pengurus lama Catur Hadi Nurcahyo. "Sehingga dapat dipastikan, mulai hari ini nahkoda YKP sudah berpindah ke tangan Pemkot," terang mantan kajari Surabaya ini.

Dengan adanya pergantian pembina, pengawas, dan pengurus baru versi Pemkot Surabaya, maka aset YKP di PT. YEKAPE juga secara langsung dikuasai pemkot. Sebab berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi, 99 persen saham PT Yekape dimiliki oleh YKP. “Meski demikian, kasus ini tetap jalan. Siapa yang bertanggung jawab atas penyelewengan itu akan tetap kami usut,” tegasnya.

Menurut Didik, kembalinya aset YKP dan PT YEKAPE yang ditaksir lebih senilai Rp 5 triliun tentu disambut baik pihak Pemkot. Menurut rencana penyerahan aset akan dilakukan Kajati Jatim, Sunarta, Kamis (18/7) mendatang di Kejati.

"Penyerahan Aset YKP itu akan dibarengkan deklarasi penyelamatan aset negara oleh Kejati. Kami akan mengundang Bupati/Walikota dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) se Jawa Timur untuk melakukan gerakan penyelamatan aset di daerah masing-masing," jelas Didik.

Meski demikian sebelum pengesahan itu terjadi, penyidik harus mengalami proses lika-liku. Terbaru, upaya pencarian deposito sebesar Rp 13,8 miliar kembali hendak dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab.  Rekening Yayasan Kas Pembangunan (YKP) kembali nyaris dibobol. Jumlah itu dari 13 Rekening milik PT YEKAPE di salah satu bank swasta di kawasan Jalan Pemuda Surabaya. 

Namun upaya pembobolan yang kedua kalinya itu berhasil digagalkan atas kerjasama pihak Kejati Jatim setelah mendapat pemberitahuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Proses ini menbuat mantan Kajari Surabaya itu geram.

"Rekening yang sudah kami blokir jangan diutak-atik. Kami mengingatkan pihak bank. Jika tetap nekat (melakukan pencarian,red), akan kami pidanakan dengan tuduhan membantu money laundry,” pungkasnya.

Untuk diketahui, aset YKP dan PT Yekape lepas dari pemkot sejak tahun 2002, segala proses sudah ditempuh oleh pihak pemkot untuk mengembalikan aset itu. Hanya saja, upaya itu gagal. Pengurus YKP saat itu bersikukuh tak mau melibatkan pemkot di dalamnya. Akhirnya, kasus ini diambil alih oleh Pidsus Kejati Jatim. 

Setelah melakukan proses penyidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi, akhirnya aset senilai triliunan rupiah ini kembali ke pangkuan pemkot. (yua/rud)

(sb/yua/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia