Kamis, 22 Aug 2019
radarsurabaya
icon featured
Sidoarjo

Kekuatan APBD Sidoarjo Tahun 2020 Capai Rp 4,8 Triliun

16 Juli 2019, 01: 34: 08 WIB | editor : Wijayanto

Ilustrasi APBD

Ilustrasi APBD (DOK/JPNN)

Share this      

SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan mengalokasikan sejumlah anggaran yang akan digunakan untuk menunjang prioritas pembangunan di Sidoarjo. Pengalokasian itu akan dilakukan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun anggaran 2020. Sehingga diharapkan prioritas pembangunan berjalan sesuai target.

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan, pengalokasian anggaran tersebut di antaranya untuk pengalokasian pendapatan daerah sebesar Rp 4,07 triliun lebih. Sementara untuk alokasi belanja daerah mencapai Rp 4,833 triliun lebih. Tak hanya itu, untuk alokasi pembiayaan daerah mencapai Rp 754 milyar.

Dia menambahkan, dalam Permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2020, menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan tersebut. Untuk itu, setidaknya ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan dipahami bersama.

Salah satunya terkait penganggaran dana perimbangan seperti Dana Alokasi Khusus (DAK). Apabila belum ada penetapan resmi dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN hingga KUA PPAS tahun 2020 disepakati, maka penganggaran DAK dilakuakan dengan cara melakukan perubahan perkada. “Itu tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2020,” katanya.

Setelah itu, akan dilakukan pemberitahuan kepada DPRD. Pria yang kerap disapa Abah Ipul tersebut menuturkan, hal tersebut dapat berpengaruh pada struktur APBD yang terkesan lebih rendah dari pada tahun sebelumnya.

Selain itu, untuk mendukung program kegiatan serta pengawasan agar supaya pengalokasian anggaranya sekurang-kurangnya sebesar 0,50 persen dari total belanja daerah. “Hal itu dilakukan untuk mendukung peningkatan integritas pemerintah yang bersih dan akuntable,” terangnya.

Sementara itu, terkait belanja wajib lainnya seperti anggaran fungsi pendidikan, juga harus dialokasikan dalam APBD. Totalnya sekitar 20 persen dari belanja derah. Sedangkan anggaran untuk bidang kesehatan sebesar 10 persen dari total APBD dikurangi gaji. Tak hanya itu, pemkab juga perlu mengalokasikan anggaran belanja untuk desa.

Namun hal itu harus dialokasikan melalui bagi hasil pajak daerah serta retribusi daerah untuk pemerintah desa. Masing-masing sebesar 10 persen ditambah alokasi dana desa juga sebesar 10 persen. Yang tak kalah penting, juga harus ada alokasi anggaran belanja daerah. “Itu untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik,” paparnya. (far/nis)

(sb/jpg/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia