Jumat, 24 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Hukum & Kriminal Surabaya
Selidiki Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

KPK Geledah Kantor dan Rumah Eks-Kepala Bappeda Jatim

13 Juli 2019, 13: 19: 37 WIB | editor : Wijayanto

SEPI: Suasana rumah mantan pejabat Pemprov Jatim di Jalan Bhakti Husada III Nomor 4 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng, Surabaya, nampak sepi setelah sem

SEPI: Suasana rumah mantan pejabat Pemprov Jatim di Jalan Bhakti Husada III Nomor 4 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng, Surabaya, nampak sepi setelah sempat digeledah KPK. (ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah membenarkan adanya penggeledahan sejumlah lokasi di Jawa Timur dalam dua hari. Rabu (10/7) KPK melakukan penggeledahan di Kantor Bappeda Jatim. Dari lokasi tersebut disita sejumlah dokumen penganggaran.

Sedangkan pada Kamis (11/7), KPK melakukan penggeladahan di empat rumah pribadi sejumlah pejabat yang masih aktif ataupun telah pensiun di Bappeda Jatim. Menurutnya, dari empat lokasi tersebut, KPK menyita dokumen terkait penganggaran dan barang bukti elektronik berupa telepon genggam.

“Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan perkara suap terhadap Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung terkait pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018,” katanya.

Terpisah, Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang mengaku belum mengetahui terkait adanya penggeledahan yang dilakukan di Surabaya. Ia mengaku tidak bisa berkomentar terhadap sesuatu yang tidak diketahui.

“Saya gak boleh ngomong terhadap sesuatu yang tidak saya kuasai. Karena orang di lapangan (tim penyidik KPK,Red) itu bergeraknya lebih cepat,” ujarnya ditemui acara Road Show Bus KPK 2019 Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Siola, Surabaya.

Saat ditanya apakah penggeledahan dilakukan terkait sumber dana APBD Tulungagung yang berasal dari bantuan APBD Jatim, Saut mengaku tidak mengetahuinya. Ia mengatakan harus membaca terlebih dulu secara detail. “Kalau Febri (Humas KPK, Red) yang bilang, ya tanyakan dia saja,” katanya.

Sementara itu saat ditanya soal penggeledahan KPK Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga enggan menjawab. Namun pihaknya akan mengumpulkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk rapat terkait adanya bantuan keuangan harus disampaikan. “Jadi kalau ada hibah harus diverifikasi kembali. Harus dicek penerimanya valid dan regulasinya harus dipatuhi,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan rumah yang berada di Jalan Bhakti Husada III Nomor 4 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng, Kamis (11/7) sekitar pukul 10.00. Rumah tersebut diketahui milik mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim berinisial BS.

Menurut keterangan saksi warga, Sholeh Sumpil, ia melihat dua mobil Toyota Kijang datang ke rumah pensiunan ASN Pemprov Jatim. Menurutnya dua orang penyidik KPK turun dari mobil dan menunjukkan identintas anggota KPK.

“Mereka mengaku sudah ke rumah RT, tapi orangnya tidak ada di rumah. Akhirnya yang mendampingi ke rumah BS petugas keamanan perumahan. Penyidik KPK tersebut juga didampingi aparat kepolisian. Mereka keluar sekitar pukul 15.00,” katanya.

Sementara itu, Pembantu Rumah Tangga (PRT) BS yang enggan menyebutkan namanya mengatakan bahwa BS tidak ada di rumah. Meski demikian juga mengakui bahwa ada petugas KPK yang mendatangi rumah majikannya itu. “Saya tahu mereka petugas KPK dari rompi yang dikenakan,” ujarnya singkat. (mus/rud)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia