Kamis, 19 Sep 2019
radarsurabaya
icon featured
Politik Gresik

Bingung Aturan Napi Korupsi, Ketua Pilkades Sembayat Pilih Mundur

13 Juli 2019, 12: 19: 13 WIB | editor : Wijayanto

MUNDUR: Ketua Panitia Pilkades Sembayat, Manyar, Ainur Rohim.

MUNDUR: Ketua Panitia Pilkades Sembayat, Manyar, Ainur Rohim. (FAHTIA AINUR ROFQ/RADAR GRESIK)

Share this      

GRESIK - Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sembayat, Kecamatan Manyar Ainur Rohim memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Alasannya mundur lantaran merasa bingung dengan aturan terkait eks napi korupsi.

Dirinya khawatir bakal terjadi gugatan hukum dikemudian hari lantaran ketidakjelasan aturan dari pemerintah kabupaten. “Iya saya memilih mengundurkan diri saja dari jabatan sebagai Paniti Pilkades Sembayat,” ujar Ainur Rohim.

Dirinya sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) Sembayat dan Kecamatan Manyar. “Dari pada nanti ada masalah hukum saya lebih baik mundur karena aturannya tidak jelas,” ungkap dia.

Ketidakjelasan aturan ini terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi cakades. Menurut dia, sesuai Perbup salah syarat yang harus dipenuhi oleh cakades adalah rekomendasi dari Pengadilan Negeri (PN). “Ada tiga keterangan yang harus dimintakan ke Pengadilan Negeri (PN) Gresik,” terangnya.

Namun, saat dirinya berkonsultasi kepada Dinas PMD, salah satu calon diminta untuk menambahkan surat keterangan dari Pengadilan Tipikor. “Ini yang membuat saya bingung. Kenapa yang cukup 3 surat keterangan dan yang satu harus 4 surat keterangan. Ini seperti apa,” katanya.

Terkait surat keterangan tipikor ini hanya disyaratkan untuk Sauji, salah satu cakades yang pernah terlibat kasus korupsi. “Saya tidak enak. Kalau memang ada syarat seperti ini maka semuanya harus melengkapi tidak hanya satu orang saja,” ungkapnya.

Selain permasalahan ini, pihaknya juga mengeluhkan lambatnya proses pencairan anggaran Pilkades. Menurut dia, sampai saat ini anggarann Pilkades belum juga cair. “Saya selama ini fokus untuk menjadi panitia dan terpaksa tidak kerja. Kalau seperti ini kan susah,” imbuhnya.

Menanggapi hal ini, PJ Kepala Desa Sembayat Ahsan saat dihubungi wartawan mengatakan  pihaknya memaklumi jika yang bersangkutan lebih memilih mengundurkan diri. Penyebabnya kalau dia meloloskan cakades yang pernah tersangkut korupsi pihaknya akan mendapat tekanan dari calon lain, begitu juga sebaliknya.

Kendati demikian, Ahsan mengaku belum menerima surat resmi pengunduran diri dari yang bersangkutan. Yang jelas pihaknya bersama BPD Sembayat akan mengadakan rapat khusus untuk membahas persoalan tersebut. “Prinsipnya Pilkades di Sembayat harus dijalankan, kami akan bentuk ketua pelaksana yang baru,” pungkasnya saat dikonfirmasi melalui selulernya.

Sementara itu, Camat Manyar Suyono saat dikonfirmasi mengaku belum menerima surat pengunduran diri dari Ketua Panitia Pilkades Sembayat. Dikatakan, pihaknya akan melakukan kroscek terkait hal tersebut. “Saya belum terima suratnya. Kalau memang mundur maka nanti harus ada pergantian ketua dan itu wewenangnya BPD,” katanya singkat. (rof/han)

(sb/rof/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia