Sabtu, 20 Jul 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Dinas Pertanian: Kekeringan Tak Ganggu Stok Beras Jatim

11 Juli 2019, 06: 30: 59 WIB | editor : Wijayanto

Ilustrasi

Ilustrasi (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA – Kekeringan yang terjadi beberapa bulan terakhir tidak mempengaruhi ketersediaan beras di Jawa Timur. Bahkan stok beras  masih cukup hingga akhir tahun.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim Hadi Sulistyo mengatakan dampak dari kekeringan ini tidak terlalu signifikan. Menurutnya persentase luas tanaman padi yang terkena puso (gagal panen) hanya 0,05 persen atau 983 hektare.

“Sedangkan yang terkena kekeringan sebesar 1,32 persen atau 24.633 hektare. Dan total luas tanaman padi di Jatim 1.871.219 hektare. Jadi dampaknya sangat kecil sekali,” ujarnya.

Saat ditanya apakah petani yang mengalami gagal panen akibat kekeringan ini mendapatkan ganti rugi, Hadi menyebut hanya yang memiliki asuransi. Hanya saja menurutnya banyak sekali dari petani yang tidak mengurus asuransi.

“Maka dari itu kita mengimbau untuk mengurus asuransi. Sebenarnya asuransi Rp 180 ribu perbulan hanya saja petani cukup membayar Rp 36 ribu, sisanya subsidi pemerintah. Ganti ruginya untuk per hektar.  Petani ini hanya mendapatkan Rp 6 juta per hektarnya,” katanya.

Hadi mengimbau kepada masyarakat untuk tidak khawatir dengan ketersediaan beras di Jatim. Menurutnya produksi beras selalu surplus. “Yang kerap minus setiap tahunnya adalah kedelai dan bawang putih,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Bulog Divre Jatim Muhammad Hasyim. Bahkan ia memastikan stok beras di Jatim surplus hingga akhir tahun . “Saat ini stok beras di Bulog Jatim sebanyak 647.000 ton. Dari jumlah tersebut yang didistribusikan untuk bantuan sosial beras sejahtera (Bansos Rastra) ini sebesar 1200 ton per bulannya. Bansos ini hanya ke Sumenep saja dan hanya sampai bulan Agustus. Artinya ketahanan pangan sangat mencukupi,” jelasnya.

Hasyim mengatakan untuk menjaga stabilitas harga, pihaknya ditugaskan oleh Kementerian Pertanian untuk menjalankan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH). Menurutnya program ini sama dengan operasi pasar. “Program ini untuk menjaga kenaikan harga,” pungkasnya. (mus/rak)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia