Minggu, 08 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Efektif dan Efisien, Pemprov Rampingkan Aturan Investasi

10 Juli 2019, 18: 16: 35 WIB | editor : Wijayanto

Gubernur Khofifah

Gubernur Khofifah (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Jatim mengalami perubahan struktur. Perubahan tersebut khususnya terjadi di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) yang akan dibagi dalam tiga bidang layanan perizinan.

Hal ini diketahui dari Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 11 tahun 2016 yang resmi disahkan menjadi Perda oleh DPRD Jatim.

Dalam perubahan perda ini, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengusulkan ada tujuh bidang baru di DPM PTSP, yaitu bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, bidang promosi penanaman modal, bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, bidang pengelolaan data dan informasi penanaman modal, bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan, bidang kerjasama dan pembiyaan penanaman modal, serta bidang humas, pengaduan, kebijakan dan pelaporan.

Khofifah mengatakan, dulu ada UPT P2T. Namun saat ini sudah terintegrasi dengan sekretariat DPM  PTSP. Ia berharap dengan perubahan ini akan semakin meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta memudahkan OSS (Online Single Submission) yang sudah berjalan.

“Siapa pun yang ingin berinvestasi di Jatim, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), bisa lebih simpel dan ramping,” katanya,  kemarin (9/7).

Mantan menteri sosial ini menambahkan, dengan format baru tersebut, maka tidak ada lagi UPT P2T dan semuanya menjadi satu sekretariat di DPMPTSP. “Saya berharap bahwa kinerja dalam pelayanan penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan, utamanya di bidang penanaman modal, akan semakin baik. Serta dapat mewujudkan tujuan penyelenggaraan modal semakin baik,” harapnya.

Sementara itu, Kepala DPM PTSP Aris Mukiyono mangatakan, perubahan ini didasari atas Permendagri Nomor 100 tahun 2016. Yakni menghapuskan UPTP2T untuk dijadikan tiga bidang.

Di antaranya ialah bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan, bidang kerjasama dan pembiayaan penanaman modal serta bidang humas, pengaduan, kebijakan dan pelaporan. “Kalau dulu kita ada empat bidang dengan satu UPT. Sekarang kita usulkan ada tambahan tiga bidang menggantikan satu UPT yang dihapus,” ujarnya.

Dengan penambahan tiga bidang tersebut, secara otomatis akan menambah kebutuhan SDM di DPMPTSP. Menurutnya, dibutuhkan tambahan dua pejabat eselon III dan empat pejabat eselon IV. “Memang lebih gemuk secara struktural. Tapi, kita bisa mengefisienkan seksi,” kata Aris.

Ia menambahkan, meski menambah tiga bidang namun hal tersebut masih di bawah ambang batas maksimal. Karena dengan dinas tipe A, seharusnya DPMPTSP bisa diisi dengan delapan bidang. “Tapi, kita tidak mengambil semuanya, cukup dengan tujuh bidang ini,” pungkasnya. (mus/opi)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia