Sabtu, 20 Jul 2019
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya

Kisruh Ketua DPC PDIP Surabaya, Kusnadi: Pro Kontra Lumrah

10 Juli 2019, 16: 39: 10 WIB | editor : Wijayanto

RESPONS: Kusnadi (tengah) diapit pengurus DPD PDIP Jatim.

RESPONS: Kusnadi (tengah) diapit pengurus DPD PDIP Jatim. (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jawa Timur Kusnadi mengungkapkan ada banyak indikator dalam mekanisme penunjukan ketua di PDIP. Menurutnya, pro dan kontra terhadap sebuah keputusan merupakan hal yang lumrah di organisasi politik.

Pria yang juga menjabat wakil ketua DPRD Jatim ini mengatakan, meski keputusan bergantung kepada ketua umum (Megawati Soekarno Putri), namun dalam menentukan rekomendasi, banyak pertimbangan yang harus dilakukan. “Indikator itu di antaranya, masukan dari tingkat PAC (pengurus anak cabang), hingga data kader yang dimiliki dewan pengurus pusat (DPP),” ujarnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, dalam mekanisme pemilihan ketua, peran PAC memang memiliki andil. Menurutnya, untuk menentukan siapa yang diusulkan menduduki kursi ketua dewan pengurus cabang (DPC), PAC akan menggelar rapat pleno. “Meski demikian hal ini  bukan menjadi satu-satunya indikator dalam penentuan posisi ketua,”  ingatnya.

Kusnadi mengungkapkan, belajar dari sebelumnya, jika saling bersaing memperbanyak dukungan dalam politik akan dipastikan tidak alamiah. Semakin banyak dukungan yang diperoleh, seringkali justru berujung pengkondisian.

Kondisi ini dinilai rawan melibatkan praktik politik uang, dalam pemilihan posisi ketua. “Bukan hanya memberikan uang, tapi juga ada yang sampai mengkarantina. Kalau begini terus, nanti partainya jadi rusak,” tuturnya.

Kusnadi mengakui partainya memiliki rekam jejak kader yang tersusun secara rapi. Berikutnya, partai juga akan mempertimbangkan evaluasi pemilu 2019. Namun, bukan berdasar hasil akhir perolehan suara, baik untuk pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.

Ia mengaku optimistis seluruh daerah dapat memahami putusan ini. Ada pun berbagai gejolak di beberapa wilayah dinilai sebagai respons sesaat dan telah dilaporkan ke DPP. Ia menambahkan, pada konfercab tahun ini jumlah penunjukan ketua DPC yang menuai protes sebenarnya berkurang. 

“Dari 38 DPC kabupaten/kota, hanya dua, Surabaya dan Bojonegoro yang terjadi dinamika pada Konfercab 2019. Dibanding lima tahun yang lalu ada lima DPC yang menunjukkan ketidakpuasan atas keputusan DPP,” jelasnya.

Menurutnya dengan adanya penurunan tersebut berarti tingkat kedewasaan politik bagi pengurus PDIP  sampai pada tingkatan anak cabang, sudah bagus. Terkait keberatan para kader terhadap keputusan Ketua DPC Surabaya, Kusnadi mengaku sudah ditampung DPP PDIP.

Surat tersebut bakal disampaikan kepada ketua umum DPP PDIP. “Apakah nantinya ketua umum akan melakukan perubahan keputusan, kami masih menunggu apa pun hasilnya,” pungkasnya. (mus/opi)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia