Jumat, 22 Nov 2019
radarsurabaya
icon featured
Sidoarjo

Evaluasi OPD Setiap Bulan, Pemkab Optimalkan Serapan Anggaran

09 Juli 2019, 18: 02: 09 WIB | editor : Wijayanto

Pembangunan FR sebagai salah satu proyek dengan biaya besar dalam waktu lama.

Pembangunan FR sebagai salah satu proyek dengan biaya besar dalam waktu lama. (SATRIA NUGRAHA/RADAR SIDOARJO)

Share this      

SIDOARJO - Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menanggapi sorotan sejumlah fraksi di DPRD Sidoarjo terkait realisasi dana APBD  tahun 2018 yang dinilai masih belum optimal. Akibatnya, silpa dari tahun ke tahun semakin tinggi.

Pria yang kerap disapa Abah Ipul tersebut mengatakan, terkait pendapatan daerah yang dinilai belum optimal, pihaknya akan melakukan sejumlah upaya. Tujuannya untuk mempercepat penyerapan anggaran. Di antaranya melakukan pemantauan perkembangan kegiatan alias proyek yang bernilai besar dan dalam waktu yang lama.

Selain itu, akan melakukan monitoring serta evaluasi setidap bulannya. Terutama pada pelaksanaan penyerapan anggaran kegiatan seluruh perangkat daerah. “Bukan hanya satu bulan, tapi evalusasi itu juga setiap triwulan,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan penerapan capaian realisasi anggaran yang ada. Tujuannya untuk menghitung capaian kinerja ASN dilingkungan pemkab Sidoarjo. Bahkan nantinya juga akan mencari bentuk serta formula yang tepat dalam melakukan penyelesaian realisasi APBD tersebut.

Sehingga nantinya tidak menimbulkan persoalan baru. Dalam penetapan terget pendapatan asli daerah, pemkab juga telah melakukan beberapa upaya. Di antaranya dengan mempertimbangkan potensi pendapatan tahun sebelumnya. Tak hanya itu, pemkab juga melakukan upaya dengan melihat kondisi perekonomian daerah. “Termasuk juga peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah,” paparnya.

Namun demikian, ada beberapa hal yang harus diselesaikan oleh pemkab. Di antaranya terkait retribusi parkir. Dimana sejak berakhirnya masa MoU pertanggal 2 Juni 2019 lalu, pemkab sudah tidak lagi melakukan pemungutan retribusi parkir berlangganan. Kendati begitu, masih terdapat utang layanan yang perlu diselesaikan.

Tak hanya itu, pemkab juga akan melakukan penyesuaian pengaturan perizinan minimarket. Abah Ipul menuturkan, dalam penerapannya, akan dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah tentang penataan toko swalayan. Saat ini, penyesuaian tersebut masih dalam proses penetapan. “Saat masih dalam proses penetapannya,” terangnya. (far/nis) 

(sb/jpg/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia