Senin, 18 Nov 2019
radarsurabaya
icon featured
Politik Sidoarjo

KPU Urung Plenokan Hasil Pileg, Tunggu Surat dari Mahkamah Konstitusi

03 Juli 2019, 23: 16: 56 WIB | editor : Wijayanto

Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo Mokhammad Iskak

Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo Mokhammad Iskak (DOK/RADAR SIDOARJO)

Share this      

SIDOARJO – Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo untuk menggelar rapat pleno penetapan hasil pemilihan legislatif (pileg) akhirnya urung dilaksanakan. Penyebabnya, KPU hingga Rabu (3/7) sore belum juga menerima surat dari mahkamah konstitusi (MK) terkait dengan ada tidaknya gugatan di Kabupaten Sidoarjo dalam pileg itu.

Ketua KPU Sidoarjo Mokhammad Iskak mengatakan, hingga saat ini KPU masih menunggu surat dari MK tersebut. Pihaknya belum dapat memastikan kapan surat tersebut dapat diterima oleh MK. Namun begitu, Iskak mengaku pihaknya berharap agar surat tersebut dapat segera diterima. “Soalnya partai sudah banyak yang menunggu,” katanya.

Akibatnya, penetapan hasil pemilu yang seyogyanya akan disampaikan Rabu urung dilakukan. Namun demikian, pihak KPU telah melakukan konsultasi dengan KPU pusat. Dari hasil konsultasi itu, KPU RI menyarankan agar KPU Sidoarjo tidak membatalkan agenda penetapan tersebut.

Hanya saja tidak diisi dengan rapat pleno, namun diisi dengan sosialisasi dan simulasi terkait cara KPU menetapkan hasil pileg pada 17 April yang lalu. Namun demikian, KPU sebelumnya juga telah menginformasikan perihal urungnya penetapan hasil pileg itu kepada partai politik. “Alhamduliilah mereka ternyata tidak kecewa, tapi justru senang,” terangnya.

Iskak menambahkan, sosialisasi serta simulasi cara penghitungan tersebut disambut positif anggota PPK dan Parpol. Sebab, hal itu tidak pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga PPK dan Paprol mengetahui tata cara penghitungan suara hingga akhirnya KPU menetapkan hasilnya

Sosialisasi dan simulasi itu, kata Iskak, memang untuk memberi pemahaman kepada anggota parpol. Sehingga dalam pleno yang  akan dilakukan tidak ada hal yang dipermasalahkan oleh parpol. Tak hanya itu, dia meminta kepada seluruh parpol agar dapat mengomunikasikan terlebih dahulu dengan KPU.

Hal itu dilakukan jika dari hasil simulasi ternyata tidak sama dengan hasil penghitungan yang dilakukan oleh parpol. Sehingga pada proses pleno nanti seluruhnya sudah clear. Namun demikian, KPU berjanji akan memberikan undangan kembali kepada parpol setelah KPU menerima surat dari MK. “Nanti pasti akan kita undang lagi mereka,” ujarnya. (far)

(sb/jpg/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia