Jumat, 24 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Gresik

Pemberantasan Money Politics di Pilkades Dianggap Setengah Hati

02 Juli 2019, 08: 37: 07 WIB | editor : Wijayanto

RAPAT BERSAMA: DPRD Gresik menggelar rapat bersama untuk membahas persoalan money politik pilkades.

RAPAT BERSAMA: DPRD Gresik menggelar rapat bersama untuk membahas persoalan money politik pilkades. (FAHTIA AINUR ROFIQ/RADAR GRESIK)

Share this      

GRESIK – Praktik money politik terjadi hampir di seluruh pelaksanaan pemilihan umum. Namun, hingga kini tidak pernah ada solusi untuk memberantas praktik tersebut. Hal tersebut juga terjadi pada pemilihan kepala desa (pilkades) di Kabupaten Gresik.

Pemberantasan praktik money politik saat pilkades masih setengah hati. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya teknis pemberantasan money politik kepada panitia pilkades desa. Ini sesuai hasil rapat  DPRD Kabupaten Gresik menggelar rapat bersama sejumlah pihak, terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2019, kemarin. 

Dalam rapat yang digelar bersama Polres Gresik, Kejaksaan Gresik, Kodim 0817 Gresik, Inspektorat, DPMD, Bagian Hukum, Kesbangpol, para Camat serta perwakilan Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik masih belum tidak ada ketegasan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku money politik. 

Di dalam Perda 8/2018, ketentuan teknis money politik diserahkan sepenuhnya kepada panitia desa. “Teknisnya diserahkan sepenuhnya kepada panitia desa,” ujar Bagian Hukum Gresik Nurlaili Indah K.

Kalau sanksinya, bisa diberikan sanksi tertulis, penghentian kampanye hingga digugurkannya calon. “Tapi di dalam aturan tidak dijelaskan bagiamana teknisnya,” ungkapnya.

Bahkan, sejumlah anggota dewan merasa bimbang dengan persoalan money politik. Sebab, banyak kekhawatiran muncul jika tidak ada money politik, jumlah pemilih akan menurun. “Ini realita di lapangan. Kalau orang bilang ini sebagai ganti karena hari itu tidak kerja dan nyoblos,” ujar Ketua Komisi II DPRD Gresik Sholihudin.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi I DPRD Gresik Syaichu Busyiri. Menurut dia, hal tersebut bukan barang tabu lagi. Semua orang sudah tahu. Sehingga, yang terpenting saat ini bagaimana membuat gerakan moral agar praktik tersebut bisa dikurangi. “Sekarang kita cari saja solusinya seperti apa,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Gresik Asroin Widyana mengusulkan agar dibuatkan surat edaran bersama yang ditandatangani Bupati, aparat penegak hukum maupun Camat terkait larangan korupsi. “Ini merupakan gerakan moral. Paling tidak bisa mengurangi, meskipun tidak bisa menghilangkan,” terangnya.

Setelah mendengarkan sejumlah pendapat, akhirnya Pimpinan DPRD Gresik memutuskan untuk menerima usulan pembuatan surat edaran bersama terkait larangan money politik. “Semuanya setuju ya. Nanti narasinya akan dibuat bersama aparat bersama pihak terkait dan pimpinan,” ujar Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Qolib. (rof)

(sb/rof/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia