Sabtu, 20 Jul 2019
radarsurabaya
icon featured
Hukum & Kriminal Surabaya

Diperiksa di Kejati, Bambang DH Pastikan YKP Aset Pemkot

26 Juni 2019, 14: 13: 12 WIB | editor : Wijayanto

SAKSI: Bambang DH saat menjalani pemeriksaan di Kejati Jatim.

SAKSI: Bambang DH saat menjalani pemeriksaan di Kejati Jatim. (YUAN ABADI/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Rentetan pejabat dan mantan pejabat Kota Surabaya dipanggil penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk mengungkap kasus dugaan kasus korupsi dan penyelewengan aset di Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT Yekape.

Selain Ketua DPRD Surabaya Armuji dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, penyidik juga memanggil mantan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono.

Bambang DH datang setengah jam lebih awal dari jadwal pemeriksaan penyidik, yakni pukul 09.00. Politisi PDI Perjuangan ini datang sendirian. Usai melapor ke petugas jaga, Bambang yang mengenakan baju putih lantas masuk lift menuju lantai lima untuk memberikan keterangan kepada penyidik.

Sekitar pukul 13.00, Bambang keluar ruangan penyidik. Dia dicecar dengan 20 pertanyaan. Bambang pun menyampaikan beberapa hal yang ia ketahui soal YKP saat menjabat sebagai wali kota Surabaya. Saat menjadi wali kota, Bambang mengaku sudah berupaya untuk meminta aset YKP tersebut.

“Saat saya menggantikan wali kota sebelumnya (Sunarto Sumoprawiro, Red), saya menanyakan soal YKP kepada sekda waktu itu. Saya tanyakan sejarah dan kronologis pendiriannya,” ungkap Bambang.

Setelah mengetahui posisi aset YKP itu, Bambang DH meyakini jika YKP merupakan aset Pemkot Surabaya. Pasalnya, berdasarkan kronologi dari sekda lama, modal awal YKP memang dari APBD Surabaya. Hanya saja, proses pengembaliannya itu memang cukup rumit. "Awalnya saya melakukan pendekatan secara kekeluargaan ke YKP agar aset milik Pemkot Surabaya itu dikembalikan," imbuhnya.

Selain pendekatan secara kekeluargaan, Bambang DH menyebut dirinya juga sempat meminta bantuan Kejaksaan Negeri Surabaya hingga Polrestabes Surabaya. Namun, sayang, upaya-upaya ini tak menemui hasil. "Nah, itu saya tempuh selain lisan juga tertulis. Saya sampaikan surat ke YKP minta kembalikan aset ini. Ternyata respons YKP mengirim surat kepada saya untuk menolak," tandasnya.

Adapun alasan penolakan dari YKP, menurut Bambang, YKP merasa yakin bahwa akta notaris dan hasil rapat memutuskan YKP bukanlah milik pemkot. "Maka, mereka tetap ngotot tak mau mengembalikan," pungkasnya.

Sementara itu, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Didik Farkhan menyebut pihaknya memanggil mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH sebagai saksi. Keterangannya dibutuhkan sebagai amunisi untuk membuktikan bahwa YKP dan PT Yekape adalah aset negara.

Dari beberapa saksi yang telah diperiksa, mulai dari Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji, Wali Kota Tri Rismaharini, hingga mantan Wali Kota Bambang DH, positif bahwa YKP adalah aset negara. "Para saksi sudah menjelaskan upayanya supaya menyerahkan kembali aset tersebut kepada negara. Tadi Pak Bambang kan bilang, 'kok enak nguasai milik negara'. Nah, itu amunisi kita," ungkapnya.

Didik merasa pihaknya mendapat amanah untuk membuktikan bahwa memang ada perbuatan melawan hukum dan ada kerugian negara dalam kasus tersebut. Lalu, saat ditanya kemungkinan ada aliran dana itu mengalir juga kepada sejumlah pihak, Didik mengaku masih akan terus menyelidiki. "Nantilah, semua akan kami telusuri dan nanti semua aliran ke mana arahnya. Kami sudah minta bantuan ke PPATK juga," terangnya.

YKP dan PT Yekape menolak mengembalikan aset disinyalir karena adanya perubahan Undang-Undang Yayasan. Sehingga, para pengurus berlindung di balik UU tersebut. "Undang-undang yang baru itulah yang nenghilangkan peran atau kepemilikan pemkot atas aset tersebut. Padahal, dulu ini objek pemeriksaan inspektorat. Tapi YKP menolak dan menikmati semua keuntungan itu. Terakhir, dia setor ke APBD tahun 2007. Setelah itu tidak setor lagi," tandas Didik.

Mengenai penetapan tersangka, mantan Kajari Surabaya itu masih sidikit berkomentar. Menurut dia, penetapan tersangka itu gampang. Namun, semua saksi harus diperiksa terlebih dahulu. Selain itu, barang bukti lain juga harus tetap ditelusuri. “Nanti dululah itu (penetapan tersangka, Red). Kita tunggu proses pemeriksaan selesai,” katanya. (yua/rek)

(sb/yua/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia