Selasa, 16 Jul 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Jarak Zonasi PPDB Tidak Valid, Ortu Luruk Kantor Dinas Pendidikan

25 Juni 2019, 18: 25: 33 WIB | editor : Wijayanto

SEMRINGAH: Sejumlah wali murid dan calon siswa SMAN 4 Surabaya melakukan pendaftaran ulang serta mengambil seragam sekolah yang disediakan oleh paniti

SEMRINGAH: Sejumlah wali murid dan calon siswa SMAN 4 Surabaya melakukan pendaftaran ulang serta mengambil seragam sekolah yang disediakan oleh panitia PPDB. (ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Sejumlah wali murid mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Mereka mengeluhkan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi yang tidak sesuai dengan jarak sebenarnya rumah dengan sekolah.

Salah satunya Nur Chasanah. Wali murid asal Wonorejo ini menyampaikan keluhannya terkait perbedaan hasil zonasi. Dia mendaftarkan anaknya ke SMPN 10 Surabaya. Pada PIN jarak rumah dengan sekolah itu 1.000 meter. “Tapi kok di sistem online jadi 4.000 meter,” katanya kepada Radar Surabaya.

Hal serupa dialami Nanda Bagus, warga Sawahan. Dia mendaftarkan anaknya di SMPN 25 dan SMPN 56. Namun, anehnya, nama anaknya justru muncul di SMPN di Tambaksari. “Maka dari itu, saya ingin minta kejelasan sebenarnya sistemnya seperti apa,” ujarnya.

Menanggapi komplain ini, Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Ikhsan mengatakan, sistem PPDB di Kota Surabaya sudah berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Yakni, berdasarkan nilai, tidak menggunakan jarak. Sebab, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini juga mengapresiasi para siswa yang nilainya bagus.

Ikhsan memastikan seluruh calon peserta didik yang telah mendaftar dan gugur dalam PPDB zonasi umum ikut dalam PPDB tambahan pagu. Sedangkan mekanisme penerimaannya sepenuhnya berdasarkan peringkat nilai ujian nasional (NUN).

“Perangkingan NUN itu sesuai dengan pilihan sekolah pada saat mendaftar pada jalur zonasi umum. Sehingga, keinginan siswa untuk bersekolah di sekolah pilihannya akan tetap terwadahi. Kebijakan ini diambil setelah melakukan konsultasi dengan pusat,” katanya.

Ikhsan mengatakan, sosialisasi PPDB ini sebenarnya sudah dilakukan jauh hari sebelumnya. Hanya saja, masyarakat belum menanggapi secara serius. “Jadi, ketika hari H pendaftaran, banyak masyarakat yang kaget,” katanya.

Ikhsan optimistis, ke depan akan ada penyesuaian-penyesuaian dalam PPDB. Sebab, Mendikbud Muhadjir Effendy membolehkan adanya modifikasi terkait regulasi PPDB. “Namun, saat ini kita menggunakan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018,” katanya.

Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Martadi mengaku tidak yakin sistem zonasi bisa menghapus label sekolah favorit. Sebab, sekolah favorit merupakan label yang didapat dari masyarakat. Sebelumnya, sekolah favorit identik dengan siswa cerdas yang memiliki NUN tinggi saat PPDB.

Dengan sistem zonasi, menurut Martadi, banyak siswa yang nilai unasnya tinggi gagal masuk sekolah negeri favorit.

“Kalau di sekolah tertentu anaknya top-top semua pasti bermutu. Tapi, kalau anaknya kurang bagus semua, pasti tidak bermutu. Sekarang mulai dikurangi dengan cara anak-anak yang bagus tidak ngumpul di satu sekolah,” katanya.

Di tempat terpisah, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se-Kota Surabaya mendatangi Dinas Pendidikan Jatim. Mereka menolak PPDB dengan sistem zonasi. Selain itu, mereka menuntut agar Pemerintah Provinsi Jatim mengkaji ulang Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang sistem zonasi.

Rijal Mahdiy, pengurus PMII Surabaya, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan kajian terhadap Permendikbud 51/2018 selama beberapa bulan terakhir. Peraturan tersebut dianggap tak memiliki asas keadilan.

Puluhan aktivis ini akhirnya ditemui Sekretaris Dinas Pendidikan Jatim Ramliyanto. Dia mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan tuntutan dan aspirasi mahasiswa ini kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa hingga ke Kemendikbud RI di Jakarta.

“Kami hanya sebagai pelaksana. Dalam konteks Permendikbud ini, posisi provinsi maupun kota hanya sebagai pelaksana. Bukan pengambil kebijakan,” katanya.

Namun, Ramliyanto menyebut, Gubernur Khofifah dengan kewenangan yang dimilikinya telah mengambil diskresi kebijakan. Yakni memberikan kuota pada anak keluarga miskin dan anak buruh. (mus/rek)

(sb/gin/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia