Sabtu, 16 Nov 2019
radarsurabaya
icon featured
Hukum & Kriminal Surabaya
Kasus Mega Korupsi PT YKP

Penyidik Gagalkan Pencairan Deposito YKP Rp 30,2 Miliar

25 Juni 2019, 10: 04: 17 WIB | editor : Wijayanto

Aspidsus Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahdi

Aspidsus Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahdi (DOK/GRAFIS FAJAR KRISNA/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Proses penyidikan dugaan kasus korupsi di Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT. Yekape terus berlanjut. Terbaru, penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menggagalkan upaya membobol rekening deposito yang hendak dicairkan. Tanpa sepengetahuan penyidik, ada pihak yang berupaya mencairkan dipesito milik YKP. Tak tanggung-tanggung nilai mencapai Rp 30,2 miliar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, proses pencarian deposito tersebut hendak dilakukan di salah satu bank di Surabaya. Beruntung sebelum deposito dicairkan, pihak bank terlebih dahulu menghubungi pihak PPATK dan diteruskan kepada penyidik Kejati jatim.

Setelah melakukan koordinasi dengan bank, penyidik dengan cepat meminta pihak bank agar tak mencairkan diposito senilai Rp 30,2 miliar tersebut.

Transaksi pun berhasil digagalkan. Sebab sebelumnya rekening dari setiap bank milik YPK dan PT Yekape diblokir. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahdi saat di konfirmasi tak menampik adanya usaha pembobolan rekening milik YKP dan PT Yekape tersebut.  “Memang ada upaya demikian (pembobolan rekening, Red). Namun berhasil kami gagalkan," ungkap Didik.

Menurut  Didik, karena adanya upaya itu, rekening  milik YKP dan PT Yekape akhirnya benar-benar sudah diblokir. Menurutnya, sebelumnya memang penyidik sudah memblokir rekening yang berisi triliunan itu. hanya saja, ada satu nomor rekening di sebuah bank lolos tidak diblokir penyidik.

“Namun atas kejadian ini, kami pastikan saat ini rekening yang kami sita sudah diblokir semua,” ungkap  jaksa yang juga ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang itu.

Selain menggagalkan pencairan itu, pemeriksaan saksi atas kasus tersebut juga dikebut. Seharusnya pada Senin (24/6), ada dua saksi yang akan dimintai keterangan.

Mereka adalah Maryono, mantan ajudan Bambang DH dan Bambang DH sendiri. Hanya saja, mantan wali kota Surabaya itu tak datang. Rencananya, Bambang DH akan kembali dipanggil hari ini, Selasa (25/6).

Kasi Penkum Kejati Jatim Richard Marpaung mengatakan sebenarnya Bambang DH dijadwalkan kemarin. Namun jadwalnya bersamaan dengan saksi lain. “Kami tunda dan kami jadwalkan lagi besok (hari ini,Red),” terangnya.   

Sebelumnya, Didik Farkhan menyebut jika keterangan Bambang DH ini penting karena merupakan wali kota pengganti Sunarto yang dianggap mengetahui aliran dana YKP. "Beliau sebagai wali kota dulu pengganti dari Pak Sunarto minimal pasti banyak pengetahuannya tentang kasus ini," ujar Didik.

Seperti diketahui sebelumnya, kasus korupsi YKP pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD. Saat itu pansus hak Angket memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. Yekape diserahkan ke Pemkot Surabaya.  (yua/rud)

(sb/yua/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia