Selasa, 16 Jul 2019
radarsurabaya
icon featured
Hukum & Kriminal Gresik

Kejaksaan Siap Panggil Kades Bermasalah Terkait Penyimpangan Dana Desa

24 Juni 2019, 17: 31: 38 WIB | editor : Wijayanto

DIPERIKSA: Mantan Kades Sembayat M Sauji saat menjalani sidang di PN Tipikor Surabaya karena tersandung penyalahgunaan dana ADD.

DIPERIKSA: Mantan Kades Sembayat M Sauji saat menjalani sidang di PN Tipikor Surabaya karena tersandung penyalahgunaan dana ADD. (DOK/RADAR GRESIK)

Share this      

GRESIK - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik bakal memanggil sejumlah kepala desa terkait penyalahgunaan dana Anggaran Dana Desa (ADD). Pemanggilan itu bakal dilakukan setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 17 Juli mendatang.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Kejari Gresi, ada beberapa laporan terkait penyalahgunaan Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD) yang masuk ke Seksi Intelejen Kejari Gresik. Di antaranya dari Pulau Bawean dan 2 kasus dari Gresik Selatan. Serta sisanya dari Gresik Utara dan Tengah.

Laporan dari masyarakat maupun penggiat anti korupsi di daerah diterima dalam kuran waktu 3 bulan terakhir. Sebagianbesar laporan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa (ADD).

"Memang benar beberapa hari terakhir ini, kami banyak menerima aduan dan laporan dari masyarakat. Tentang masalah dugaan penyimpangan keuangan desa menjelang pelaksanaan Pilkades serentak Juli mendatang," kata Kasie Intel Gresik sekaligus Humas Kejari Gresik, Bayu Probo S.

Dijelaskan, banyaknya laporan dan pengaduan yang masuk itu ditelaah oleh tim penyelidik Kejari Gresik. Untuk itu, tim penyidik saat ini masih memilah dan memilih berkas yang masuk untuk ditindaklanjuti. 

"Sebab jumlah sangat banyak dan laporan aduannya ada yang berasal  Kecamatan Sangkapura di Pulau Bawean," ujar Bayu Probo S.

Namun demikian, kata dia, pihaknya belum melakukan pemanggilan. Saat ini masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan dan bahan data. Kejaksaan baru melakukan penyidikan setelah pelaksanaan Pilkades Serentak 17 Juli mendatang.

Karena bersamaan dengan Pilkades, Kasie Intel Kejari Gresik mengimbau kepada para kades yang mencalonkan lagi untuk tidak melanggar aturan penggunaan anggaran. Khususnya anggaran di pemerintahannnya yang masih berlangsung saat ini. "Jika tidak ingin berhadapan dengan hukum, maka jangan melanggar aturan yang berlaku," tandasnya. 

Sementara itu Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Gresik Gatot Subroto menyebutkan, Pilkades Serentak 17 Juli mendatang akan berlangsung di 265 desa. Saat ini pihaknya masih memproses anggaran pelaksanaan Pilkades. Proses pencairan menjadi wewenang dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).

Terkait usulan anggaran sudah diserahkan seluruh desa yang akan mengggelar pilkades serentak 2019. “Kalau usulannya sudah semua kayaknya. Kalau pencairannya tergantung BPPKAD Kabupaten Gresik,” ungkap dia. (yud/ris)

(sb/yud/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia