Sabtu, 20 Jul 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

PPDB Tambahan Tidak Gunakan Jarak, Dispendik Akomodasi Lintas Zona

22 Juni 2019, 14: 57: 12 WIB | editor : Wijayanto

JUMPERS: Kabag Humas Pemkot Surabaya M. Fikser (kiri) mendampingi Kadispendik Surabaya Ikhsan (tengah), dan Kepala Bappeko Eri Cahyadi (kanan).

JUMPERS: Kabag Humas Pemkot Surabaya M. Fikser (kiri) mendampingi Kadispendik Surabaya Ikhsan (tengah), dan Kepala Bappeko Eri Cahyadi (kanan). (GINANJAR ELYAS SAPUTRA/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA – Polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mendapat perhatian serius Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya. Kepala Dispendik Surabaya Ikhsan menegaskan bahwa pagu tambahan sepenuhnya menggunakan sistem perankingan. PPDB jalur tambahan tidak mengacu pada jarak.

Ikhsan menyampaikan, pihaknya sudah menyelesaikan semua jalur PPDB, yakni mitra warga, prestasi, zonasi khusus, dan zonasi umum. “Bu Wali (Tri Rismaharini) menginstruksikan untuk penambahan  pagu sesuai peraturan mendikbud,” kata Ikhsan.

Calon perserta didik baru tidak perlu melakukan pendaftaran. Ikhsan mengungkapkan, dispendik akan melakukan perankingan pada data calon peserta didik yang sudah mendaftar pada PPDB jalur umum  yang berlangsung pada 18-20 Juni 2019. “Jadi, orang tua tidak perlu khawatir. Nanti ada  pengumumannya. Jangan ke kantor dispendik, lihat berita dan website  saja,” katanya.

Untuk transparansi pagu tambahan ini, Ikhsan menegaskan, pihak dispendik akan menampilkan semua nilai calon peserta didik saat pengumuman. Siapa saja bisa melihat peringkat dari nilai tertinggi hingga nilai terendah.

Untuk mengantisipasi penuhnya kapasitas sekolah, dispendik menggunakan lintas zona. “Lintas zona 15 persen. Misalnya, di Tambaksari penuh, bisa ke kecamatan  lain sebagai solusi,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan, pihaknya akan mengubah penyaluran Bantuan  Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) berdasarkan rombongan belajar (rombel).

“Ini enggak berpengaruh dengan sekolah swasta. Pelayanan dan  kualitas harus sama untuk negeri dan swasta. Bopda direncanakan per rombel, bukan per kepala,” katanya.

Menurut dia, di sekolah swasta tidak lagi dibahas bopda yang terkait dengan siswa. Tetapi bagaimana pembelajaran di sekolah swasta bisa berkualitas seperti sekolah negeri. Karena itu, pemkot  memutuskan pemberian bopda bukan lagi per orang, tetapi per rombel. “Kalau permendikbud itu menyatakan setiap rombel itu 32, maksimalnya 11, maka kita akan memberikan 320, meskipun jumlah siswanya tidak sampai 32 orang,” ujarnya.

 Menurut Eri, pendidikan itu tidak bisa hanya mengandalkan sekolah negeri. Sekolah-sekolah swasta perlu menjadi penyeimbang. Jika kualitas sekolah  swasta tidak bagus, hasilnya pun tidak akan bagus. “Sekarang kalau negeri enggak cukup, terus sekolah di mana? Pasti di swasta. Kalau dibagi jadinya berimbang, begitu juga kualitasnya," katanya. (gin/rek)

(sb/gin/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia