Rabu, 24 Jul 2019
radarsurabaya
icon featured
Hukum & Kriminal Surabaya

Penuhi Panggilan Penyidik, Risma Ingin Aset YKP Dikembalikan

22 Juni 2019, 07: 54: 12 WIB | editor : Wijayanto

PELAPOR: Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

PELAPOR: Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. (SURYANTO/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA  - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati), Jatim, Kamis (20/6). Risma hadir sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara dugaan kasus korupsi bernilai triliunan di Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT Yekape.  

Selain Risma, Ketua DPRD Surabaya Armuji juga datang memenuhi undangan penyidik. Meski dihari yang sama, namun kedatangan keduanya di waktu berbeda. Armuji datang lebih pagi. 

Dengan memakai setelan serba hitam, politisi PDIP tersebut tiba di kantor Kejati Jatim sekitar pukul 09.15. Dia datang sendirian.  Setelah tiba, dia langsung melangkah ke lobby untuk registrasi. 

Setelah itu, Armuji  diberi kunci loker oleh petugas. Loker itu digunakan untuk menaruh beberapa barang termasuk handphone (HP). Namun saat hendak masuk menemui penyidik, ia enggan berkomentar. 

“Nanti dulu setelah diperiksa, saya akan beri keterangan,” ungkap Armuji sambil masuk lift. 

Ketika Armuji masih diperiksa penyidik,  sekitar pukul  13.00 Risma tiba di Kantor Kejati Jatim. Berbeda dengan Armuji yang datang sendirian, orang nomor satu di Surabaya itu datang bersama sejumlah staf humas dan protokol. 

Sama seperti Armuji, Risma yang mengenakan batik warna merah itu juga enggan berkomentar sebelum menemui penyidik.  “Sek yo rek,” ungkap Risma sambil berjalan masuk ke dalam lift. 

Hampir dua jam Risma berada di ruang penyidik dan baru keluar menemui wartawan sekitar pukul 14.55. “Ada 14 item pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik terkait kasus ini,” ungkap Risma. 

Risma mengaku tak hafal dengan semua pertanyaan itu. Hanya poin pentingnya ialah ia sudah berupaya meminta aset YKP agar dikembalikan ke Pemkot Surabaya pada tahun 2012 lalu. Sebab, aset yang berupa tanah dan bangunan itu milik pemerintah. 

"Saya mengirimkan surat permintaan pengembalian aset itu ke YKP tapi ada penolakan,” terangnya. 

Risma tak tahu pasti soal jumlah aset tersebut. Namun ia menambahkan, usai mendapatkan penolakan dari pengurus YKP, pihaknya terus berupaya mengembalikan aset itu dengan cara mengirimkan surat ke Gubernur, KPK hingga ke akhirnya melapor Kejati.

“Kita tidak berhenti (usai mendapat penolakan,Red). Upaya itu terus kami lakukan. Rangkaiannya panjang sebelum akhirnya kasus ini disidik,” terang mantan Kepala DKP Surabaya itu. 

Risma mengatakan tujuan melaporkan itu lantartan Risma ingin aset itu kembali. Ia menegaskan jika aset YKP dan PT Yekape itu adalah milik pemkot. Sebab modal awal pendiriannya diperoleh dari pemerintah. 

“Namun jumlahnya masih dalam proses penyidikan,” terangnya.  

Selain diperiksa sebagai saksi, Risma datang dengan membawa bukti-bukti diantaranya surat-surat yang sempat dikirimkan mengenai aset YKP itu.

“Semuanya sudah saya serahkan, tinggal menunggu hasil penyidikan penyidik,” pungkas Risma. 

Setelah Risma berlalu, Armuji pun keluar. Dia diperiksa selama enam jam. Dia keluar pukul 15.40.  Dalam pemeriksaan itu Armuji menceritakan terkait kasus kepindahan aset YKP dan PT Yekape.

Armuji mengakui ada sekitar 20 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik Kejati Jatim. Dalam pemeriksaan itu terkait saat dirinya menjadi ketua panitia angket. 

Ia menambahkan selama menjadi ketua panitia hak angket pernah memberikan rekomendasi ke Pemkot Surabaya untuk mengambil alih aset. 

"Tapi sampai sekarang rekomendasi itu diabaikan oleh YKP maupun PT Yekape," jelasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, kasus korupsi YKP pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada 2012 DPRD kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD. 

Saat itu pansus hak angket memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. Yekape diserahkan ke Pemkot Surabaya. Namun pengurus YKP menolak menyerahkan. (yua/rud)

(sb/yua/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia