Jumat, 24 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Larang Reklame di Fasum/Fasos, Pansus Dewan Kebut Perda

21 Juni 2019, 08: 20: 59 WIB | editor : Abdul Rozack

PERLU DITATA: Deretan papan reklame yang terpasang di sepanjang Jalan Embong Malang, Surabaya.

PERLU DITATA: Deretan papan reklame yang terpasang di sepanjang Jalan Embong Malang, Surabaya. (SURYANTO/RADAR SURABAYA)

Share this      

YOS SUDARSO – Panitia khusus (Pansus) Raperda Penyelenggaraan Reklame DPRD Surabaya melarang pemasangan reklame di fasilitas umum (fasum) maupun fasilitas sosial (fasos) yang ada di kawasan permukiman. Aturan tersebut disampaikan Komisi A DPRD Surabaya saat hearing dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pendapatan dan Pengelolan Keuangan, serta Bagian Hukum pemkot Surabaya.

Sekretaris Pansus Raperda Penyelenggaraan Reklame Adi Sutarwijono menegaskan, segala hal yang berkaitan dengan fasum/fasos di permukiman tidak boleh didirikan bangunan reklame. Namun, kenyataannya, saat ini banyak fasum/fasos justru dipakai untuk kepentingan lain. Fasum/fasus tersebut umumnya belum diserahkan ke pemkot.

“Kalau belum diserahkan, apakah boleh didirikan? Kan tidak boleh itu. Harus diserahkan dulu baru boleh,” tegasnya, Kamis (20/6).

Kalangan dewan menghendaki adanya kesetaraan perlakuan. Adi meminta fasum dan fasos dimanfaatkan sesuai site plan. Ini untuk memberikan kepastian hukum kepada warga perumahan tersebut. "Saat ini banyak fasum dan fasos yang dimanfaatkan untuk reklame," kata Adi.

Wakil Ketua Komisi A ini mengakui larangan reklame di fasum/fasos akan berdampak pada pendapatan daerah. Saat ini pemerintah kota masih menghitung berapa besaran potensi pendapatan yang hilang. “Dari sisi pendapatan memang ada yang hilang, tapi ada kepastian. Dulu tidak diatur, sekarang akan diatur,” tegasnya.

Selama ini, fasum/fasos yang ada sertifikatnya masih atas nama pengembang. Karena itu, biro jasa reklame kemudian menyewa ke pengembang. Bukti sewa ke pengembang tersebut yang akan digunakan mengurus perizinan pendirian reklame ke pemkot. “Di perda nanti kita ingin koreksi atas praktik yang tak patut ini,” ujarnya.

Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya Ira Turilowati menyampaikan, pihaknya telah meminta pihak dewan waktu untuk mendiskusikan masalah tersebut setelah pansus menginginkan adanya larangan pemakaian fasum/fasos untuk reklame. Sesuai aturan, kawasan perumahan yang telah dihuni sekitar 80 persen wajib menyerahkan fasum/fasos ke pemkot. 

Namun, saat ini masih banyak pengembang yang belum menyerahkannya kendati jumlah penghuni telah memenuhi ketentuan tersebut. “Jika dipakai pengembang dengan pihak ketiga, maka tak akan diserahkan,” pungkasnya. (gin/rek)

(sb/gin/jek/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia