Sabtu, 20 Jul 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Jika Menimbulkan Banyak Masalah, PPDB Zonasi Bisa Dievaluasi

19 Juni 2019, 14: 25: 03 WIB | editor : Wijayanto

Ilustrasi

Ilustrasi (ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi untuk SMA negeri menuai polemik di  masyarakat. Banyak orang tua kecewa karena anaknya ditolak masuk SMAN favorit meskipun nilai ujian nasionalnya tinggi. Meski begitu, kalangan DPRD Jatim menganggap wajar jika PPDB sistem baru ini menimbulkan pro dan kontra.

Bahkan, dewan meminta agar kebijakan ini berjalan dulu. "Tidak perlu panik. Sebuah kebijakan baru pasti akan menimbulkan polemik. Biarkan berjalan dulu. Kalau banyak menimbulkan kerugian, maka harus ada evaluasi," ujar Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar.

Secara pribadi politisi Partai Demokrat ini mendukung sistem zonasi karena memberikan pemerataan pendidikan di Indonesia. Baik masyarakat mampu atau tidak mampu bisa merasakan pendidikan. "Jadi, tidak ada perbedaan yang menimbulkan kesenjangan," katanya.

Sebaliknya, anggota Komisi E DPRD Jatim Agatha Retnosari mengatakan, sistem zonasi ini kurang tepat diterapkan karena sebaran SMA/SMK di sebuah wilayah dengan sebaran populasi penduduk kadang tidak sama.

Sebagai contoh, di Kota Surabaya, di Kecamatan Genteng ada empat SMAN. Sedangkan di Kecamatan Gunung Anyar sama sekali tidak ada SMAN. "Nah, bila diterapkan zonasi murni, akan menimbulkan perlakuan yang tidak setara. Ujungnya adalah ketidakadilan bagi para siswa," kata Agatha.

Agatha juga menilai, perubahan sistem PPDB dari sistem nilai atau prestasi menjadi sistem zonasi atau domisili rentan mematikan semangat siswa dalam belajar. Sebab, prestasi atau nilai bagus mereka seolah tidak bermakna karena harus dipaksa sekolah di dalam zona.

"Umumnya siswa dengan nilai bagus atau berprestasi ingin memilih sekolah bagus (favorit). Tetapi, karena ada aturan zonasi, (prestasi) ini seolah percuma," kata politisi PDIP ini.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim Hudiyono mengatakan bahwa Pemprov Jatim berusaha semaksimal mungkin agar siswa-siswi dari keluarga tidak mampu mendapatkan hak yang sama dengan mereka yang mampu. Menurut dia, pendidikan yang baik dan berkualitas adalah pintu awal bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pekerjaan lebih baik dan meningkatkan taraf ekonomi kesejahteraan di masa depan.

"Jika sebelumnya banyak warga miskin sulit mengakses pendidikan yang berkualitas, kini pemprov dengan program tis-tas (gratis dan berkualitas) dan didukung dengan PPDB sistem zonasi sesuai anjuran pemerintah pusat, maka kecenderungan anak-anak dari keluarga miskin cenderung masuk sekolah yang berkualitas rendah sudah tidak ada lagi. Kini, sekolah kita gratiskan dan mutu pendidikan kita tingkatkan kualitasnya," terangnya.

Hudiyono memastikan pelayananan PPDB bisa terlaksana dengan baik meskipun setiap sekolah memiliki persoalan yang heterogen dalam menerima siswa. Pemprov juga berusaha semaksimal mungkin menjalankan amanat Permendikbud 51 Tahun 2018 tentang PPDB. "PPDB menggunakan sistem zonasi ini sangat sensitif terhadap siswa. Maka, kami minta sekolah untuk mampu memberikan pelayanan terbaik," tegasnya.

Dia menjelaskan, lewat sistem zonasi ini peluang siswa yang jarak terdekat dengan sekolah bisa langsung diterima asalkan punya PIN, sudah mendaftar dan daftar ulang. PPDB 2019 juga mengakomodasi siswa disabel, siswa miskin, pandai, berprestasi dengan kuota yang telah ditetapkan. "Suatu kebijakan pasti ada pro dan kontra. Namun, sistem zonasi bertujuan untuk pemerataan pendidikan. Artinya, semua lapisan masyarakat dapat mengenyam pendidikan dan wajib," pungkasnya. (mus/rek)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia