Sabtu, 14 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Dampak PPDB Sistem Zonasi, 1.131 Siswa Cerdas Gagal Masuk SMA Negeri

18 Juni 2019, 17: 07: 02 WIB | editor : Wijayanto

SIDAK: Plt Kadispendik Jatim Timur Hudiyono meninjau pelaksanaan PPDB di SMAN 5 Surabaya, Senin (17/6).

SIDAK: Plt Kadispendik Jatim Timur Hudiyono meninjau pelaksanaan PPDB di SMAN 5 Surabaya, Senin (17/6). (GINANJAR ELYAS SAPUTRA/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri tengah berlangsung di Kota Pahlawan sebagaimana kota-kota lain di tanah air. Untuk memantau pelaksanaan PPDB, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kependidikan (Kadispendik) Jawa Timur Hudiyono meninjau pelaksanaan PPDB di SMAN 5 Surabaya.

Hudiyono ingin memastikan kuota PPDB jalur prestasi dan akademik terpenuhi di salah satu sekolah favorit itu. "Saya ingin lihat di sekolah yang difavoritkan masyarakat ini sejauh mana jumlah peminatnya. Kita juga melihat dari jalur pindahan orang tua itu ada berapa calon siswanya," kata Hudiyono.

Ketika sistem zonasi belum diterapkan, SMAN-SMAN di kawasan Jalan Kusuma Bangsa yang lebih dikenal sebagai SMA Kompleks ini umumnya hanya bisa dimasuki anak-anak yang pintar dan kaya. Namun sekarang, kata Hudiyono, tradisi itu tidak akan terjadi lagi dengan sistem zonasi.

Sebab, semua kalangan bisa bersekolah di SMA favorit seperti halnya SMAN 5 Surabaya. "Sistem zonasi memang mengutamakan anak-anak yang tinggalnya dekat dengan sekolah. Porsinya sampai 50 persen. Baru 20 persen untuk anak yang pandai dan 30 persen dari jalur lain," ujarnya.

Hudiyono menambahkan, PPDB sistem zonasi ini memang memberikan kesempatan bagi anak-anak yang tidak mampu untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak di sekolah favorit. Pemprov Jatim pun berkomitmen untuk memberikan akses itu seluas-luasnya. "Bahkan, masa pendaftarannya kita tambah satu hari (hingga Senin, 17 Juni, Red) untuk memberikan kesempatan bagi mereka," tuturnya.

Namun meski dimaksudkan untuk pemerataan kualitas pendidikan, ternyata PPDB sistem zonasi banyak dikeluhkan orangtua siswa. Terutama di SMA dan SMK dengan status sekolah negeri. Meski di sisi lain, tidak sedikit yang merasa diuntungkan dengan sistem ini. Terutama mereka yang berpenghasilan rendah.

Sofa, misalnya. Warga Ploso, Tambaksari, ini senang bukan kepalang anaknya Nurul Jannah bisa diterima menjadi siswa SMAN 5 Surabaya. Sesuatu yang dulunya tidak mungkin kini bisa terjadi. "Saya tidak punya apa-apa. Beruntung anak saya bisa diterima di SMAN 5," kata Sofa yang bekerja serabutan ini.

Sebaliknya, Ronny Mustamu, alumnus SMAN 5 Surabaya, mengaku kecewa karena anaknya tidak diterima di almamater seperti ayahnya. Padahal, nilai rata-rata anaknya tergolong sangat tinggi. "Untuk diketahui, anak saya dengan nilai UN 378 (rerata 94,5) ditolak masuk SMAN 5 Surabaya dengan alasan jarak rumah atau alamatnya terlalu jauh (3.420 meter)," katanya.

Sebaliknya, menurut Ronny, ada anak yang rata-rata UN-nya hanya 49,12 malah diterima di SMAN 5. "Hanya karena jarak rumahnya 251 meter dari sekolah," ungkapnya.

Pria yang juga dosen sebuah perguruan tinggi swasta ini menegaskan, sistem zonasi belum bisa diterapkan di Surabaya karena lokasi SMAN yang tidak merata. "Sekarang ini SMAN-SMAN di Surabaya hanya memiliki daya tampung 1.505 siswa untuk kuota nilai UN 20 persen dan 3.611 siswa untuk kuota zonasi. Artinya, ada 1.131 calon siswa bernilai tinggi yang tidak diterima di SMA negeri," katanya.

Berdasarkan data yang dikumpulkan Ronny di seluruh Surabaya, ada 2.369 siswa lulusan SMP yang hasil UN mereka tinggi dengan rata-rata di atas 86. "Sistem zonasi ini hanya menampung 63,52 persen siswa bernilai rerata 86 ke atas," ungkapnya. (gin/rek)

(sb/gin/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia