Sabtu, 20 Jul 2019
radarsurabaya
icon featured
Hukum & Kriminal Surabaya
Upaya Permudah Pengembalian Aset Pemkot

Kejati Jatim Blokir Semua Rekening YKP di Tujuh Bank

15 Juni 2019, 10: 46: 14 WIB | editor : Wijayanto

BLOKIR: Kajati Jatim Sunarta (kanan) didampingi Aspidsus Didik Farkhan Alisyahdi.

BLOKIR: Kajati Jatim Sunarta (kanan) didampingi Aspidsus Didik Farkhan Alisyahdi. (M MAHRUS/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur memblokir semua rekening di 7 bank yang terkait dengan Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT Yekape mulai Jumat (14/6). Upaya tersebut merupakan bagian langkah penyidikan dugaan kasus mega korupsi triliunan rupiah.

"Dan kemajuan kita lakukan hari ini. Seluruh rekening terkait YKP saya blokir. Agar tidak ada pergerakan dulu. artinya (dana,Red) tidak bisa keluar," ujar Kepala Kejati Jatim Sunarta.

Sunarta melanjutkan, rekening yang terkait YKP yang diblokir yakni ada di Bank BNI, BRI, Muamalat, Bukopin, dan BTN Syariah. Untuk jumlah rekeningnya, diperkirakan lebih dari tujuh. Sebab banyak ditemukan seperti di salah satu bank ada rekening YKP dan PT Yekape. Mulai dari rekening konvensional hingga giro. 

"Itu (atas nama,Red) yayasan dan PT (Yekape). Kita lacak semua. Dari kemarin hasil penggeledahan kita tahu dari pembukuan," sambungnya. 

Menurut Sunarta, langkah pemblokiran itu dilakukan untuk memudahkan penyelematan aset saat putusan. Namun pihak Kejati juga mengaku belum tahu nilai aset tersebut. Lantaran belum masuk kesana, karena belum ada ijin dari Bank Indonesia (BI) untuk menembus rahasia bank. "Atas dasar penyidikan itulah kita sebagai bagian tindakan penyidikan pro yustitia kita lakukan pemblokiran. Ini semata mata hanya untuk aset recovery nanti gampang dilakukan," tegasnya. 

Selain melakukan pemblokiran, upaya pemeriksaan saksi-saksi juga terus dikebut Kejati Jatim. Pihak Kejati menjadwalkan akan memeriksa 20 saksi. Untuk Minggu depan ada 10 orang. Di antaranya mereka dari pejabat daerah, pengurus yayasan, direksi perusahaan dan anggota DPRD Kota Surabaya. "Hari ini ada pemeriksaan saksi. Mulai Senin, Selasa, Rabu sudah terjadwal semua untuk melakukan pemeriksaan," tegasnya. 

Sunarta menuturkan, pada Jumat (14/6) Kepala Inspektorat Pemkot Surabaya Sigit Budiharto juga diperiksa. Ia diperiksa seputar audit YKP dan PT Yekape selama keduanya dikelola pemerintah. "Karena selama ini setiap tahun kan (YKP dan PT Yekape,Red) diaudit oleh inspektorat karena kedua yayasan bagian dari Pemkot (Surabaya). Jadi diaudit terus, kalau swasta mana mungkin diaudit," bebernya. 

Saat pemeriksaan, dijelaskan Sunarta, Kepala Inspektorat Sigit Budiharto, membenarkan telah mengaudit tiap tahun secara rutin terhadap YKP dan PT Yekape yang kini bermasalah tersebut, sejak didirikan tahun 1954. 

Dengan kepemimpinan berbeda, asetnya pun diketahui terus bertambah pesat dengan suntikan dana. Dari yang awal hanya 3.048 persil."Dengan modal itu dibangunlah perumahan-perumahan Yekape. Dulu programnya untuk perumahan PNS," paparnya. 

Disinggung terkait aset YKP dan PT Yekape saat ini, Sunarta enggan menjawab. Kejati Jatim fokus menyidik mencari perbuatan melawan hukumnya. Sementara, lanjut Sunarta, berdasarkan bukti permulaan, ada untuk menetapkan tindak pidana. 

"Tapi untuk menemukan siapa pelakunya, siapa yang bertanggung jawab ya istilahnya membuat terang tindak pidana kita sidik sekarang. Kami baru melangkah seminggu. Mudahan kedepan lebih terang lagi," tandasnya. 

Seperti diketahui sebelumnya, kasus korupsi YKP pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD. Saat itu pansus hak Angket memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. Yekape diserahkan ke Pemkot Surabaya. Karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkan. (rus/rud)

(sb/rus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia