Sabtu, 20 Jul 2019
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya

180 Komisioner KPU Se-Jatim Dilantik, Segera Siapkan Pilkada 2020

14 Juni 2019, 16: 11: 12 WIB | editor : Wijayanto

DILANTIK: Ketua KPU RI Arief Budiman melantik 180 anggota KPU kabupaten/Kota se-Jatim, di JW Marriot Hotel, Surabaya, Kamis (13/9).

DILANTIK: Ketua KPU RI Arief Budiman melantik 180 anggota KPU kabupaten/Kota se-Jatim, di JW Marriot Hotel, Surabaya, Kamis (13/9). (ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Sebanyak 180 komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2019-2024 pada 36 kabupaten/kota di Jawa Timur resmi dilantik oleh Ketua KPU Pusat Arif Budiman, Kamis (13/6). Para komisioner dituntut menciptakan kultur bekerja yang transparan.

Ketua KPU Arif Budiman mengatakan, menjadi anggota KPU itu banyak sekali godaannya. Uang pengganti lelah yang diterima komisioner itu tidak banyak, namun pekerjaannya menumpuk.

“Maka dari itu, untuk bagi istri atau keluarga anggota komisioner, jangan senang kalau anak atau suaminya pulang bawa uang satu koper. Wajib dicurigai dari mana uang tersebut karena uang lelah yang diterima komisioner itu tidak banyak,” ujar Arif disambut riuh para komisioner baru.

Arif menyebut ada tiga hal penting dalam menyelenggarakan pemilu secara baik, yakni transparan, integritas, dan kualitas. Menurut pria asal Surabaya ini, sifat KPU itu kolektif kolegial. Pimpinan di lembaga penyelenggara pemilu dan pilkada itu bukan hanya satu. “Maka, selain prinsip kerja, ada cara kerja yang harus dibangun secara berbeda dibanding lembaga lain,” katanya.

Saat ditanya kesiapan menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) di 19 kabupaten/kota di Jatim, Arif mengatakan, pihaknya masih menyusun tahapan pilkada. KPU pusat juga membuat Peraturan KPU tentang jadwal tahapan dan program.

“Nanti, berdasarkan itu, KPU kabupaten/kota akan menjalankan kapan membuat rencana program, anggaran, dan kapan menyusun detail tahapannya,” jelasnya.

Arif berjanji menyelesaikan tahapan ini pada akhir Juni hingga Juli 2019. Setelah itu, pada September akan di-launching satu tahun menjelang hari pemungutan suara. “Kenapa demikian? Karena pilkadanya akan digelar pada September 2020. Tinggal tanggalnya yang akan kita tentukan,” ujarnya.

Sementara itu, terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Arif mengatakan bahwa Jatim menjadi salah satu provinsi yang menjadi fokus dalam sengketa tersebut. Pihaknya sudah menyiapkan dokumen dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jatim.

“Sejak dua hari yang lalu sudah dikirim ke Jakarta. Sudah dimasukkan bukti-bukti yang relevan di Mahkamah Konstitusi (MK). Kami tinggal menunggu proses persidangan. Jika dibutuhkan, saksi akan dihadirkan. Jika tidak dibutuhkan, maka dokumen fisik dan jawaban tertulis itu saja sudah cukup,” jelasnya.

Untuk itu, dia berharap para komisioner yang dilantik kemarin siap dengan segala hal berkaitan dengan pemilu. Bukan lagi orang yang mau belajar tentang pemilu. “Kalau ada yang protes kinerja kita, itu ranahnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), bukan MK,” tegasnya.

Komisioner KPU Surabaya, yang baru dilantik, Nur Syamsi mengatakan, meskipun baru dilantik, pihaknya harus menyiapkan diri menghadapi PHPU. Selain itu, harus melakukan persiapan Pilkada 2020.

“Kami sudah koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terkait persiapan anggaran. Sebab, pilkada ini didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),”  jelasnya.

Menurut Nur, meski tahapan disusun oleh KPU RI, ada hal lain yang harus disusun bersama Pemkot Surabaya, yakni terkait penganggaran. Pada periode lalu, KPU Surabaya sudah mengajukan anggaran sebesar Rp 85,1 miliar. Sedangkan Pilkada tahun 2015 hanya Rp 72 miliar.

“Memang ada peningkatan karena ada beberapa logistik yang harus diadakan sendiri oleh KPU kabupaten/kota. Untuk pilkada tahun depan tidak berubah masih di kisaran angka Rp 85 miliar,” paparnya. (mus/rek)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia