Sabtu, 20 Jul 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

PPDB SMA, Jangan Coba-Coba Buat Surat Keterangan Palsu

13 Juni 2019, 17: 05: 49 WIB | editor : Wijayanto

Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Hudiyono

Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Hudiyono (ISTIMEWA)

Share this      

SURABAYA - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Hudiyono mengimbau masyarakat untuk tidak membuat keterangan palsu sebagai salah satu syarat penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK/MA 2019/2020. Saat ini PPDB memasuki tahap Offline. Yakni, program khusus bagi peserta yang mendaftar melalui jalur prestasi, perpindahan orang tua, dan keluarga tidak mampu.

Hudiyono mengatakan, pada tahap offline ini sebagian sekolah sudah penuh kuotanya. Namun, sebagian sekolah belum. Menurut dia, untuk calon siswa yang kurang mampu memang harus dibuktikan dengan syarat dan surat keterangan yang legal.

"Kalau tidak legal akan menjadi masalah. Karena itu, kami berharap agar masyarakat maupun Lurah atau pejabat yang berwenang tidak membuat surat keterangan palsu," ujar Hudiyono, Rabu (12/6).

Hudiyono  yang juga menjabat Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial ini menegaskan, jika ditemukan surat keterangan yang tidak benar, baik pendaftar maupun Lurah bisa dituntut pidana.

 Nah, untuk mengetahui palsu atau tidaknya surat keterangan tersebut, pihak Dinas Pendidikan Jawa Timur akan melakukan verifikasi pada proses seleksi administrasi. "Selain itu, kami juga akan minta masukan dari masyarakat apakah memang masuk kategori miskin atau tidak. Kalau memang kurang mampu akan kita verifikasi," katanya.

Bagaimana dengan calon peserta didik yang orang tuanya buruh? Hudiyono mengatakan, syaratnya sama saja dengan siswa yang kurang mampu. Yakni dengan menyertakan kartu anggota buruh. "Dan, syarat ini wajib untuk dipenuhi," ujarnya.

Hudiyono berharap agar tidak ada orang tua atau pihak lain yang nekat memalsukan surat keterangan. Ia sangat menyayangkan jika nantinya ada orang yang sengaja memalsukan data hanya untuk masuk sekolah negeri.

Hudiyono menegaskan dengan sistem zonasi ini mudah-mudahan tidak ada anak yang tidak mendapatkan sekolah. Seperti konsep wajib belajar, menurutnya dengan zonasi dipastikan tidak ada anak yang tidak sekolah usia 16-17 tahun. "Kalau ada yang gak sekolah karena keterbatasan biaya itu salah, wong sekolah itu gratis kok. Dan pasti akan kita dorong untuk sekolah," jelasnya.

Ia mengatakan dengan zonasi pendekatan wilayah untuk mencegah berbenturan antara wilayah dengan jarak. Menurutnya kalau di setiap kecamatan jumlah sekolah negeri terbatas masih bisa memilih sekolah swasta. "Jangan selalu beranggapan sekolah negeri itu favorit, masih banyak sekolah swasta yang juga baik bahkan lebih baik dibandingkan sekolah negeri," pungkasnya. (mus/rak)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia