Selasa, 16 Jul 2019
radarsurabaya
icon featured
Hukum & Kriminal Surabaya

Cari Bukti Korupsi, Penyidik Kejati Geledah Kantor YKP dan PT Yekape

13 Juni 2019, 14: 21: 34 WIB | editor : Wijayanto

DISITA: Tim penyidik Kejati Jatim mencari bukti dugaan korupsi.

DISITA: Tim penyidik Kejati Jatim mencari bukti dugaan korupsi. (YUAN ABADI/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Usai menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan, tim penyidik Kejati Jatim mulai bergerak untuk mengusut kasus mega korupsi bernilai triliunan rupiah di Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya. Penyidik menggeladah kantor YKP dan PT Yekape untuk mencari bukti dugaan kasus korupsi itu.

Proses penggeledahan dilakukan, Selasa (11/6). Dengan dikawal enam personel TNI dari Garnisun Surabaya, tim penyidik yang berjumlah 16 orang langsung "mengobok-obok” dua kantor yang berada di Jalan Sedap Malam dan Jalan Kusuma Bangsa. Penggeladahan berlangsung tujuh jam. Mulai pukul 10.00 sampai 17.00.

Tak seperti biasanya, proses penggeledahan itu dipimpin langsung Aspidsus Didik Farkhan dan asintel Bambang Gunawan. Kedua pejabat di Kejati Jatim itu terlihat langsung di dua lokasi yang digeledah itu.

Ketika dikonfirmasi Didik Farkhan membenarkan tentang penggeledahan itu. "Kami sita dua dokumen penting yang menyangkut dengan dugaan korupsi itu," kata Didik Farkhan.

Seperti diketahui, kasus korupsi YKP pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD.

Saat itu pansus hak angket memberikan rekomendasi agar YKP dan PT Yekape diserahkan ke Pemkot Surabaya. Karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkan.

Didik Farkhan mengungkapkan, Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil berasal dari Pemkot. Yaitu tanah negara bekas eigendom verponding.

Bukti YKP itu milik Pemkot sejak pendirian ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh wali kota Surabaya. Hingga tahun 1999 dijabat Wali Kota Sunarto. Karena ada ketentuan UU no 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah kepala daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 Wali Kota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua.

Namun tiba-tiba tahun 2002, Sunarto menunjuk dirinya lagi dan Sembilan pengurus baru memimpin YKP. "Sejak saat itu pengurus baru itu mengubah AD/ART dan secara melawan hukum "memisahkan" diri dari Pemkot.

Tim penyidik, menurut Didik sudah menemukan perbuatan melawan hukum para pengurus itu yang menguasai YKP. “Tentunya kami temukan adanya kerugian negara yang nilainya fantastis di kasus ini,” terangnya. (yua/vga)

(sb/yua/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia