Kamis, 24 Oct 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya
BKD: Mereka Kantongi Izin yang Sah

Hari Pertama, 718 ASN Pemprov Jatim Tak Masuk Kerja

10 Juni 2019, 17: 13: 49 WIB | editor : Wijayanto

Ilustrasi PNS

Ilustrasi PNS (DOK/JPNN)

Share this      

SURABAYA – Hari pertama masuk kerja Senin (10/6) usai cuti lebaran, tercatat ada 718 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemprov Jatim yang tidak masuk kerja. Namun, mereka tidak masuk dengan izin yang sah.

Hasil rekap Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim menunjukkan jumlah PNS Pemprov Jatim sebanyak 51.356 orang yang terdiri dari fungsional guru sebanyak 28.456 orang, serta tenaga administrasi dan fungsional medis sebanyak 22.900 orang.

Dari jumlah tersebut, memang terdapat beberapa ASN yang tidak hadir. “Meski demikian, mereka semuanya memberikan keterangan. Jadi total yang tidak hadir sebanyak 0,95 persen. Tidak ada yang tanpa keterangan,” jelas Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono.

Kepala BKD Jatim Anom Surahno mengatakan ada 718 ASN yang tidak masuk kerja, namun dengan izin yang sah. Menurutnya ada 55 pegawai yang izin sah, 201 orang yang cuti dengan alasan penting serta ibadah, 395 pegawai sedang dinas luar, dan 67 pegawai sedang tugas belajar. Untuk tenaga guru masih libur sampai 16 Juni 2019.

“Izin sah yang dimaksud adalah sesuai dengan prosedur yang dibenarkan sesuai aturan dengan mengisi formulir dan mendapatkan persetujuan langsung dari atasan,” paparnya.

Saat ditanya sanksi apa yang diterima jika ada ASN yang tidak masuk tanpa alasan yang jelas maupun izin, Anom mengatakan selain sanksi administrasi, remunerasinya juga berkurang.

“Untuk tunjangan penghasilan pegawai (TPP) tidak bisa dipotong TPP. Yang bisa dipotong adalah remunerasinya. Tapi dari laporan yang kita terima tidak ada ASN yang tidak masuk tanpa izin,”

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus memonitor seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim yang tidak masuk pada hari pertama kerja usai lebaran. Bahkan sejak dua hari lalu, setiap sekretaris di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) sudah diingatkan untuk melakukan monitoring di bawah koordinasi Sekdaprov Jatim.

Khofifah mengaku bersyukur karena kehadiran ASN mencapai 100 persen, kecuali yang sedang cuti. Menurutnya, kehadiran ASN Pemprov Jatim merupakan kedisiplinan dan kinerja yang baik. “Harapannya, semua termotivasi untuk bisa meningkatkan seluruh dedikasi yang bisa dibaktikan untuk memuliakan masyarakat Jatim dengan Nawa Bhakti Satya,” katanya usai menggelar halal bihalal di lingkungan Setdaprov Jatim, Senin (10/6).

Di hadapan para ASN, Khofifah menyampaikan ada beberapa pekerjaan rumah (PR) yang perlu dibangun secara transedental. Seperti korban penyalahgunaan narkoba, AIDS, HIV di Jatim.  “PR-PR ini kan bukan hal yang sederhana. Bagaimana kita bersama-sama berseiring. Teman-teman relawan narkoba bergerak, polisi bergerak, conselor bergerak, kami juga bergerak,” jelasnya.

Untuk menangani peredaran narkoba di Surabaya, pihaknya terus berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya dan Walikota Surabaya. Secara bersama-sama, berseiring membawa masyarakat Jatim agar bersih dan bebas dari korban penyalahgunaan narkoba. Kasus penyalahgunaan narkoba kini sangat kompleks. Sehingga perlu dilakukan penanganan dari hulu ke hilir. (mus/jay)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia