Selasa, 22 Oct 2019
radarsurabaya
icon featured
Sidoarjo

PPDB SMPN Jalur Zonasi Dimulai, Hari Ini Buka Pendaftaran

10 Juni 2019, 11: 18: 18 WIB | editor : Wijayanto

Ilustrasi

Ilustrasi (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SIDOARJO - Calon siswa SMPN hari ini Senin (10/6) memasuki Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo Tirto Adi mengimbau agar calon siswa baru tidak menunda pendaftaran.

Dia menjelaskan, sistem zonasi ini beda, jika ada nilai yang sama, maka siswa dengan waktu pendaftaran tercepat akan diprioritaskan. Tidak seperti PPDB tahun lalu, sistem zonasi dengan kuota mencapai 90 persen dari total rombongan belajar di masing-masing SMPN, memfokuskan pada jarak rumah tempat tinggal siswa menuju ke sekolah.

Semakin dekat jarak tersebut, maka skor nilai yang didapat siswa semakin besar. Misal, jarak 0 sampai 100 meter, siswa akan mendapat skor 100. Jika jarak rumah siswa ke sekolah, mempunyai jarak tiap kelipatan 100 meter, skor akan berkurang satu. Demikian seterusnya.

Calon peserta didik berdasarkan Kartu Keluarga (KK) orangtua/wali dan tinggal bersama orang tua/wali diberikan tambahan skor. Rinciannya, dalam satu RT ditambah skor 20, satu RW ditambah skor 15 dan dalam satu desa atau kelurahan dengan sekolah tujuan ditambah skor 10.

“Kalau tahun lalu kan pakai nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Orangtua saling menunggu, untuk lihat peluang. Tahun ini tidak. Kami imbau untuk segera mendaftar,” ujar Tirto.

Selanjutnya, kuota zonasi 90 persen tersebut, masih harus dibagi ke dalam beberapa kategori yakni bagi siswa teladan, bagi siswa sekolah terluar atau sulit terjangkau, bagi anak tenaga pendidik dan untuk siswa kurang mampu.

Khusus untuk SMPN penyelenggara Sistem Kredit Semester (SKS) diberikan kuota dari peserta didik teladan sebanyak 20 persen dari 90 persen kuota zonasi . SPP SKS terdiri dari SMPN 1,3,5 Sidoarjo, SMPN 1 Krian, Taman, dan Sedati.

Calon peserta didik baru dari keluarga tidak mampu tetap diprioritaskan bagi siswa dengan jarak tinggal terdekat dari sekolah tujuan dengan penambahan skor 20 poin. Melampirkan bukti keikutsertaan dalam penanganan keluarga tidak mampu.

Kemudian, siswa inklusi wajib diterima di satuan pendidikan penyelenggara layanan pendidikan inklusif dengan menunjukkan bukti penilaian dari psikolog terpercaya.

Sedangkan untuk anak tenaga pendidik, mendapat jatah 10 persen, wajib membuktikannya dengan surat keterangan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Pilihan sekolah tetap yang terdekat dari rumah. Skor tambahan yang akan diperoleh yakni 20 poin.

Untuk calon peserta didik yang bertempat tinggal tidak sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari ketua RT, disetujui ketua RW dan diketahui kepala Desa setempat  ditanda tangani di atas materai enam ribu, yang menerangkan bahwa peserta didik bresangkutan telah berdomisili minimal enam bulan sejak diterbitkannya surat keterangan domisili tersebut. (rpp/nis)

(sb/jpg/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia