Jumat, 24 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Gresik

Dispendik Gresik Akan Bangun 3 SMPN Lagi di Selatan

27 Mei 2019, 17: 06: 18 WIB | editor : Wijayanto

BANGUN SMP: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik akan membangun gedung SMP Negeri baru untuk mengantisipasi penerapan sistem zonasi.

BANGUN SMP: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik akan membangun gedung SMP Negeri baru untuk mengantisipasi penerapan sistem zonasi. (DOK/RADAR GRESIK)

Share this      

GRESIK –  Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik berencana membangun SMP Negeri baru. Langkah ini untuk merespon keluhan ribuan orang tua calon murid yang gagal masuk SMPN Negeri karena sistem zonasi. Kendati secara akademik siswa berprestasi, namun karena rumahnya berada dui luar zona, mereka gagal.

Kepala Dispendik Kabupaten Gresik Mahin mengatakan, rencananya membangun sejumlah sekolah menengah pertama negeri (SMPN) baru. Prioritas pertama wilayah Gresik Selatan. Dia mengakui pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun tidak lancar. Salah satunya memang lulusan SD di sejumlah desa tidak bisa sekolah SMPN karena terbentur jarak.  "Tapi mau bagaiamana lagi memang ini sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat," ujarnya.

Dikatakan, pihaknya bakal melakukan evaluasi terhadap pelqksanaan PPDB dengan sisten zonasi full ini. Salah satunya terkait dengan jumlah sekolah. "Tahun ini baru satu sekolah baru yang kami dirikan. Yakni SMPN 33 Driyorejo," ungkap dia.

Nantinya, kata Mahin, ada tiga sekolah lagi yang ingin Dispendik dirikan. Sekolah baru tersebut difokuskan di wilayah Gresik selatan. "Yakni, satu lagi di Kecamatan Driyorejo, satu di Kecamatan Menganti dan satu lagi di wilayah Kecamatan Kedamean," terangnya.

Menurut dia, pihaknya juga masih mengupayakan agar penambahan sekolah bisa dilakukan di wilayah lain. Namun, pihaknya masih mencari Tanah Negara (TN) yang bisa digunakan untuk mempercepat proses pembangunan sekolah baru. "Ada banyak wilayah yang butuh sekolah baru. Kami akan mengupayakannya," katanya.

Ditambahkan, terkait kepastian pendirian sekolah baru pihaknya tetap menunggu Tim Anggaran Pemkab dan Badan Anggaran DPRD Gresik. Sebab, kebijakan anggaran merupakan wewenang kedua lembaga.  "Kami tetap usulkan. Tapi terkait iya atau tidaknya nanti tergantung pembahasan anggaran di DPRD Gresik," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Gresik Khoirul Huda mengatakan hingga saat ini baru pendirian SMPN 33 yang sudah disampaikan dan direalisasikan dinas. Sedangkan untuk Menganti dan Kedamean belum.

“Namun pada prinsipnya kami meminta agar pendirian sekolah benar-benar melakukan berbagai pembahasan. Sehingga tidak muncul protes dari masyarakat,” ujarnya.

Terkait dengan protes pendirian SMPN 33, memang sejak awal belum ada komunikasi dengan sekolah swasta. Ini yang kemarin tidak terfikirkan. Tetapi yang jelas untuk pihaknya yang lain semua sudah dikomunikasikan. “Makanya ini menjadi evaluasi dinas, ke depan harus diperbaiki lagi,” imbuh dia. (rof/ris)

(sb/rof/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia