Senin, 16 Sep 2019
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya

DKPP Mulai Gelar Sidang Pelanggaran Kode Etik Bawaslu Surabaya

25 Mei 2019, 13: 30: 32 WIB | editor : Wijayanto

SIDANG: DKPP Saat menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Bawaslu Surabaya.

SIDANG: DKPP Saat menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Bawaslu Surabaya. (MUS PURMADANI/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelengara pemilu yang dilayangkan Ketua DPC PDIP Surabaya Whisnu Sakti Buana terhadap ketua dan empat anggota Bawaslu setempat di ruang sidang KPU Jatim, Jalan Kendangsari Jumat (24/5).

Pengaduan tersebut terkait putusan Bawaslu Surabaya pada 21 April 2019 yang mengeluarkan Surat bernomor 436/K38/PM.05.02/IV/2019 Perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang di PPK dan Penghitungan Suara Ulang untuk TPS se-Surabaya.

Sidang diselenggarakan atas laporan yang dilayangkan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Whisnu Sakti Buana. Dalam sidang ini yang menjadi terlapor adalah Ketua Bawaslu Surabaya Hargo Sambodo, serta empat Komisioner Bawaslu Surabaya Agil Akbar, Hidayat, Usman, dan Yaqub Baliya.

Wisnu melaporkan Bawaslu karena mengeluarkan rekomendasi PSU dan surat tambahan screenshot. "Dua masalah sebenarnya yang menjadi pelanggaran kode etik, rekomendasi penghitungan ulang dan surat tambahan screenshot," ungkap kuasa hukum Whisnu Sakti Buana, Anas Karno usai sidang, di kantor KPU Jatim, Jumat (24/5)

Anas menilai, rekomendasi penghitungan ulang di tingkat TPS menunjukkan ketidakprofesionalan Bawaslu Surabaya. Padahal seharusnya masalah kecil seperti itu bisa diselesaikan di tingkat TPS.

Rekomendasi dikeluarkan tanpa ada tahapan yang dijalankan oleh Bawaslu. Padahal seharusnya rekomendasi dikeluarkan setelah seluruh rekapitulasi tingkat kecamatan selesai.

"Soal screenshot (WhatsApp) tentang keterlibatan Ketua Bawaslu Surabaya Hadi Sumargo juga Agil juga rekannya. Ada indikasi memenangkan salah satu calon," tuturnya.

Sementara Majelis DKPP yang dipimpin langsung Ketua DKPP RI Harjono meminta terlapor dan pelapor untuk menyiapkan kesimpulan sidang dalam lima hari ke depan. Laporan tersebut menjadi bahan untuk sidang pleno di DKPP RI.

"Ini proses pemeriksaan, proses tersebut nanti akan diakhiri dengan pleno di Jakarta bersama kasus yang lain. Hasil di sini (sidang di KPU Jatim), lalu dibahas di sana (DKPP RI)," kata Harjono.

Komisioner Bawaslu Yaqub Balia tidak mau berkomentar terlalu banyak. Ia memilih menyerahkan semua keputusan kepada Majelis DKPP. "Kita punya waktu lima hari untuk menyiapkan kesimpulan. Saya tidak bisa komen (soal keterangan saksi)," tuturnya.

Yaqub memastikan semua rekomendasi hitung ulang sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang ada. Sidang DKPP RI menghadirkan sejumlah saksi. Beberapa di antaranya yang dihadirkan adalah Ketua DPRD Surabaya Armuji, Ketua Panwascam Asem Rowo nonaktif Irfan, dan mantan Kepala Sekretariat Bawaslu Surabaya Alfa Rachmawan.(mus/rak)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia