Senin, 14 Oct 2019
radarsurabaya
icon featured
Hukum & Kriminal Gresik

Hakim Perintahkan Kembalikan Uang Korupsi BPPKAD

25 Mei 2019, 12: 45: 49 WIB | editor : Wijayanto

SIDANG LANJUTAN: Suasana sidang lanjutan gratifikasi DPPKAD di PN Tipikor Surabaya.

SIDANG LANJUTAN: Suasana sidang lanjutan gratifikasi DPPKAD di PN Tipikor Surabaya. (YUDHI DWI ANGGORO/RADAR GRESIK)

Share this      

GRESIK - Sebanyak 9 orang pejabat di Pemkab Gresik menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam sidang perkara pungutan liar (Pungli) di BPPKAD Gresik. Sidang dengan terdakwa, M.Mukhtar, mantan Plt Kepala BPPKAD itu digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya, kemarin.

Tim Jaksa Pidsus yang dipimpin oleh Kasi Pidsus Andrie Dwi Subianto mendatangkan 9 saksi. Di antaranya, Kepala BKD Nadhlif, Kabag Hukum Nurlailei Indah, Asisten III Tursilowanto, Asisten I Indah Shofiana serta Kabag dan Sekretaris BPPKAD. Mereka diperiksa secara bersamaan oleh Majelis Hakim PN Tipikor yang diketuai Dede Suryaman.

Dalam.kesaksiaanya, para pejabat mengakui telah menerima aliaran uang dari BPPKAD tiap tiga bulan sekali. Atas pengakuannya itu, majelis hakim memerintahkan saksi penerima uang dari BPPKAD untuk segera mengembalikan uang tersebut kepada JPU. “Pak jaksa, apa mereka sudah mengembalikan uang yang mereka terima ?, ” tegas ketua Majelis hakim kepada Jaksa Andrie Dwi Subianto.

Jaksa Andrie kemudian menjawab jika para saksi belum yang mulia. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman memerintahkan saksi yang menerima aliran uang haram tersebut segera dikembalikan. Permintaan tersebut, lansung disetujui ke 9 saksi yang diperiksa.

Dalam keterangannya Asisten III Tursilowanto mengakui kalau tiap triwulan sekali mendapatkan uang sebesar 1 juta, “Seingat saya lebih dari sekali yang mulia,” tegas Tursilowanto.

Tidak hanya itu, Kabag Hukum Nurlailie Indah juga mengaku kalau menerima uang sebesar 5 juta tiap 3 bulan. “Saya terima hanya sekali waktu saya menjabat Kabag hukum. Waktu penjabat Kasubag Hukum juga menerima aliaran dana tersebtut, ” terangnya.

Sementara itu, Terdakwa M.Mukhtar dalam persidangan mengatakan bahwa uang untuk kepala BKD Pak Nadlif waktu saya tititpkan ke bendahara dan dibawa lansung oleh Kepala Badan BPPKAD ke Malang. Terdakwa juga menegaskan bahwa pemberian uang pada sejumlah pejabat merupakan tradisi dan telah mendapatkan persetujuan dari kepala Badan (pimpinan) sebelum dirinya menjabat sebagai Plt.

“Saya punya pimpinan, semua kebijakan yang pembagian uang potongan insentif atas perintah pimpinan,” keluh M.Mukhtar didepan persidangan.

Dalam persidangan Hakim ketua Dede Suryaman mempertanyakan saksi kepada Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemda Gresik. “Apakah perbuatan terdakwa sudah melalui koordinasi resmi dengan bagian hukum?,” Tanya Hakim. Nurlailie Indah pun menjawab hanya sebatas konsultasi. “Secara resmi tidak, yang mulia. Hanya sebatas konsultasi saja,” jawabnya.

Seperti diberitakan, terdakwa tertangkap tangan oleh Kejari Gresik saat melakukan pungutan jasa insentif di BPPKAD. Dari hasil OTT Kejari Gresik berhasil mengamana uang jasa pungut sebesar Rp. 531.623.000.(yud/ris)

(sb/yud/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia