Jumat, 15 Nov 2019
radarsurabaya
icon featured
Gresik

Ribuan Murid Gagal Masuk SMP Negeri gara-gara Aturan Zonasi

24 Mei 2019, 08: 04: 08 WIB | editor : Wijayanto

SIDAK: Komisi IV DPRD Gresik melakukan sidak di SMPN 1 terkait dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

SIDAK: Komisi IV DPRD Gresik melakukan sidak di SMPN 1 terkait dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). (FAHTIA AINUR ROFIQ/RADAR GRESIK)

Share this      

GREAIK — Kisruh ketentuan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih terus berlanjut. Pasalnya, akibat adanya aturan ini warga di sejumlah desa tidak bisa melanjutkan ke sekolah negeri. Ini seperti yang diungkap Komisi IV DPRD Gresik saat inspeksi mendadak (sidak) di SMPN 1 Gresik.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Gresik Hamzah Takim mengatakan sidak kali ini dilakukan untuk mengklarifikasi persoalan zonasi. Sebab, banyak warga yang mengeluh dan menganggap sistem zonasi sangat diskriminatif.

"Ada beberapa desa di Gresik yang sudah dipastikan seluruh lulusan SD nya tidak bisa sekolah di Negeri," ujarnya.

Misalnya saja, Kelurahan Gending, Segoromadu untuk di wilayah kota. Lokasinya cukup jauh dari SMP Negeri. Sehingga, mereka dipastikan kalah saing dengan siswa yang rumahnya lebih dekat.

"Ada lagi di Desa  Banjarsari dan Desa Padeg Cerme. Keduanya juga sama, mau sekolah di SMPN 1 Cerme terlalu jauh, mau ke SMPN 2 Kebomas juga terlalu jauh. Sehingga mereka kalah saing," ungkap dia.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Gresik Khoirul Huda mengatakan selain persoalan zonasi, pihaknya juga ingin tahu terkait dengan surat domisili.

"Sebab ini menjadi pintu untuk melakukan permainan. Mereka bisa membuat surat domisili sedekat mungkin dengan sekolah asal kenal kepala desa atau lurahnya," ujarnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Sekolah SMPN 1 Gresik Djamali mengatakan pihaknya setuju dengan apa yang disampaikan dewan. Memang untuk bisa menjalankan sistem zonasi full maka fasilitas harus disiapkan. "Tetapi mau bagaimana lagi memang ini sudah menjadi ketentuan," ungkapnya.

Sedangkan terkait dengan surat keterangan domisili, Dispendik beberapa kali mengeluarkan kebijakan. Kebijakan pertama, wali murid harus menyerahkan surat mutasi dari daerah asal.

"Makanya pengumuman PPDB yang sejatinya dilakukan kemarin batal dan diundur menjadi 25 Mei," kata dia.

Namun kemudian hal ini direvisi. Sekolah diminta mengumumkan tanpa perlu melakukan verifikasi. Pengumuman kembali harus dilakukan 23 Mei. "Makanya beberapa sekolah akhirnya mengumumkan," ungkapnya.

Ternyata, 22 Mei malam sekolah kembali dipanggil Dispendik. Mereka kembali mengeluarkan kebijakan pengumuman dilakukan 25 Mei. "Sekolah sekarang diminta melakukan verifikasi domisili dengan meminta keterangan dari desa," imbuhnya. (rof/ris)

(sb/rof/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia