Sabtu, 14 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Politik Sidoarjo

Tunggu Penetapan KPU, Pemkab Siapkan Dana Banpol Rp 1,5 Miliar

23 Mei 2019, 17: 20: 47 WIB | editor : Wijayanto

Ilustrasi Parpol

Ilustrasi Parpol (DOK/JPNN/RATU)

Share this      

SIDOARJO — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sidoarjo menyiapkan 1,5 miliar bantuan dana untuk partai politik (Parpol). Bantuan tersebut hanya diberikan kepada partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Raktayat Daerah (DPRD) Sidoarjo.

Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Bakesbangpol Sidoarjo, Bambang Lukman mengatakan, pihaknya masih menunggu penetapan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pemberian dana bantuan itu. Sebab dana tersebut hanya diberikan pada parpol yang berhasil memiliki wakil di DPRD.

Sehingga tidak semua parpol yang memiliki suara sah mendapat bantuan dana itu, akan tetapi selain suara sah juga memiliki wakil di dewan. “Makanya kita masih tunggu itu,” katanya kepada Radar Sidoarjo, Rabu (22/5).

Dia menambahkan, tahun lalu sudah siapakan per suara sah Rp 1.500. Hal itu mengacu pada peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 1 tahun 2018, tentang bantuan keuangan kepada partai politik.

Saat ini, terdapat 10 partai yang memiliki wakil di DPRD Sidoarjo. Jika ditotal, nilainya mencapai 1,5 miliar. “Kurang lebih segitu kalau suara itu satu juta,” terangnya.

Dia mencontohkan, pada tahapan pemilu kemarin, ada sekitar 16 parpol yang mengikuti pemilihan umum. Dari 16 parpol itu, Bambang memprediksi ada sekitar 9 partai yang kemungkinan berhasil meraih kursi dewan.

Maka, bantuan tersebut akan diberikan kepada 9 partai tersebut. Sebenarnya, Rp 1.500 tersebut merupakan batas minimal yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah. Bambang mengatakan, pemerintah daerah sebenarnya dapat memberikan lebih dari itu.

Namun begitu, jika akan menambah dana bantuan harus mendapat persetujuan menteri dalam negeri melalui gubernur. “Jadi tergantung APBD, APBD memberikan berapa setiap suara sah,” tegasnya.

Total Rp 1.500 itu sudah memenuhi regulasi, dan itu merupakan batas minimal pemberian dana bantuan untuk parpol. Dana bantuannya tersebut diprioritaskan untuk kepentingan pendidikan politik. 

Dalam aturan yang lama, 60 persen untuk bantuan pendidikan politik. Sementara sisanya untuk keperluan operasioanal sekretariat. Namun di dalam regulasi Permendagri yang baru, tidak ada prosentase. Namun prioritas utama adalah pendidikan politik.

“Jadi sebenarnya bisa lebih dari itu, agar kaderasi politik itu juga muncul,” pungkasnya. (far/rud)

(sb/jpg/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia