Rabu, 17 Jul 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Pemprov Diminta Tertibkan Pengelolaan Limbah B3

22 Mei 2019, 14: 21: 39 WIB | editor : Wijayanto

FGD LIMBAH: Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Ridwan Hisyam, hadiri acara Focus Group Discussion (FGD) soal Limbah B3 aki bekas di Jatim.

FGD LIMBAH: Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Ridwan Hisyam, hadiri acara Focus Group Discussion (FGD) soal Limbah B3 aki bekas di Jatim. (ISTIMEWA)

Share this      

SURABAYA  - Jutaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dari baterai atau aki bekas beredar di masyarakat. Pemerintah diharapkan menertibkan pengolahan limbah baterai atau aki bekas.

Pemerintah diminta bertindak tegas dan mengeluarkan larangan praktik jual beli aki atau baterei bekas yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), terutama yang dilakukan pihak tidak berizin atau ilegal, agar tidak semakin mencemari lingkungan.

Penegasan itu disampaikan Direktur PT Indra Eramulti Logam Industri (IMLI) Dian Triharjo saat focus group discussion (FGD) mengenai penanganan limbah B3 di Jatim, Senin (20/5).

"Aki atau baterai bekas itu termasuk limbah B3, tapi praktiknya justru diperjualbelikan secara bebas dengan melibatkan pengepul ilegal atau tidak berizin," kata Dian Triharjo.

Diskusi terbatas itu dihadiri Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisyam, Kasubid Pengelolaan Limbah B3 dan non-B3 Kementerian LHK Gagan Firmansyah, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim Diah Susilowati.

Menurut Dian,  selama ini sudah banyak temuan di lapangan mengenai penanganan aki bekas yang tidak sesuai dengan aturan dan kepatutan, yakni membiarkan barang rongsokan itu di ruang terbuka dan berdampak mencemari lingkungan.

Selain itu, banyaknya pelaku usaha aki bekas tidak berizin, baik perorangan atau badan usaha, menyebabkan industri pengolahan limbah B3 seperti PT IMLI menjadi kesulitan mendapatkan bahan baku produksi.

"Perusahaan kami yang resmi dan berizin harus mencari bahan baku aki bekas dengan tidak mudah dan harganya juga mahal, karena harus berebut. Pemerintah harus melarang praktik jual beli aki bekas tidak berizin itu, karena ini sangat berbahaya bagi lingkungan," katanya.

PT IMLI merupakan salah satu perusahaan pengolahan limbah B3 berupa aki bekas yang beroperasi sejak 1988. Perusahaan yang berlokasi di Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jatim, ini, memiliki kapasitas produksi 3.000 ton timah batangan per bulan, yang dihasilkan dari olahan material aki bekas.

"Limbah B3 tidak untuk diperjualbelikan, tapi diproses oleh perusahaan pemanfaatan yang berizin. Saat ini, masih banyak tempat pengolahan (aki bekas) ilegal yang tidak sesuai aturan dan itu limbahnya bisa berdampak buruk terhadap lingkungan," tambah Dian Triharjo.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim Diah Susilowati menambahkan bahwa Jatim merupakan salah satu daerah penghasil limbah B3 dalam jumlah besar, sehingga pemprov pun sudah merencanakan pembangunan pusat pengolahan limbah B3. "Rencananya (pusat pengolahan limbah B3) dibangun di Mojokerto," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisyam mengatakan bahwa pemerintah bersama DPR memberikan perhatian terhadap masalah penanganan limbah, sebagai salah satu upaya mendukung pelestarian lingkungan dan komitmen dari kesepakatan Paris (COP).

"Sebagai jawaban dari kesepakatan itu, DPR juga telah membentuk panja (panitia kerja) pengolahan limbah dan lingkungan," tegasnya. (mus/rak)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia