Selasa, 25 Jun 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Raih Opini WTP, Pemprov Jatim Diminta Perhatikan Pencairan Dana BOS

22 Mei 2019, 14: 09: 44 WIB | editor : Wijayanto

KINERJA BAIK: Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kanan) menerima opini WTP dari BPK RI.

KINERJA BAIK: Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kanan) menerima opini WTP dari BPK RI. (MUS PURMADANI/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Pemrov Jatim kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Meski demikian BPK memberikan beberapa catatan khususnya terkait monitoring pencairan bantuan operasional sekolah (BOS).

Opini WTP ini merupakan kedelapan kalinya yang diterima Pemprov Jatim berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemrov Jatim tahun anggaran 2018. Opini WTP ini diraih karena berhasil memenuhi beberapa kriteria.

Yakni, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi pemerintah, serta pengungkapan yang cukup. LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Jatim ini diserahkan langsung oleh anggota V BPK RI Isma Yatun, kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Pimpinan DPRD Jatim saat Sidang Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jatim, Selasa (21/05).

Anggota V BPK Isma Yatun mengatakan, diraihnya opini WTP menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen Pemprov Jatim untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan. Dengan menjalankan dan menerapkan praktik pengelolaan keuangan yang baik. “Hanya ada beberapa catatan yang harus diperbaiki pemprov,” ujarnya.

Misalnya, banyaknya aset yang belum diserahkan dari pemerintah daerah ke pemerintah provinsi, monitoring dana BOS, dan pembayaran denda atas satuan kerja yang tidak sesuai kontrak. “Yang sebenarnya menjadi konsentrasi kami adalah terdistribusinya BOS baik pada penggunanya,” katanya.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengakui, belum semua aset perpindahan kewenangan SMA/SMK secara menyeluruh diserahkan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi. Namun, bertahap nanti seiring pelimpahan kewenangan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta Dokumen (P3D).

Terkait dana BOS, mantan menteri sosial itu mengungkapkan, hasil komunikasi dengan BPKAD Jatim, membutuhkan account number dalam memudahkan monitoring pencairan dana BOS. “Memudahkan monitoring sebetulnya, ini anggaran sudah sampai atau belum,” pungkasnya. (mus/vga)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia