Minggu, 16 Jun 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

ICMI Jatim: People Power Bukan Solusi Berdemokrasi

19 Mei 2019, 22: 11: 50 WIB | editor : Wijayanto

HIMBAUAN: Ketua ICMI Jatim Ismail Nachu (kiri) didampingi dengan Wakil Sekretaris ICMI Jatim Pitono Nugroho

HIMBAUAN: Ketua ICMI Jatim Ismail Nachu (kiri) didampingi dengan Wakil Sekretaris ICMI Jatim Pitono Nugroho (GINANJAR ELYAS SAPUTRA/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA – Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Wilayah Jawa Timur menyerukan adanya rekonsiliasi elit bangsa sebelum penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Legislatif (Pileg) dan Presiden (Pilpres) 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 22 Mei mendatang.

Ketua ICMI Jatim, Ismail Nachu menjelaskan, situasi yang terjadi di negeri ini memerlukan cara berfikir hikmah, solutif dan bijaksana yang mencerahkan, tanpa melibatkan kepentingan jangka pendek.

Menurut dia, cara berfikir hikmah merupakan cara berfikir cendekiawan yang perlu dikembangkan ketika konflik atau dinamika di negeri ini begitu kental akan cara berfikir politik parsial.

“Kita khawatir kalau cara berfikir politik parsial ini yang mengemuka, maka konflik akan terjadi dan bisa mengancam disintegrasi bangsa. Saat ini masyarakat sudah terpecah ada blok 01 dan blok 02,” ujarnya saat ditemui di Jalan Wali Kota Mustajab, Minggu (19/5).

Untuk itu, lanjut dia, perlu cara berfikir hikmah yang mencerahkan tanpa melibatkan kepentingan jangka pendek. Ia menjelaskan cara berfikir agama itu adalah hikmah.

"Kalau dalam Al-Quran surat Al Imron 159 disebutkan jika ada konflik maka perlu tabayun atau rekonsiliasi. Begitu juga bagi pihak yang menang, maka jangan menang-menangan dan bagi yang kalah jangan ngambek-ngambekan. Ayo ketemu gimana enaknya,” katanya.

Saat ditanya soal pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019, Ismail mengatakan agar semua pihak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh KPU RI.

“Jika ada yang tidak puas dengan hasil pemilu, maka ada mekanisme yang harus dilalui. Kalau memang ke Mahkamah Konstitusi (MK) ya harus dikawal ke MK. Saya tidak sependapat kalau jauh-jauh sudah tidak percaya dengan MK,” ujarnya.

Mengenai kemungkinan adanya warga Jatim yang akan mengikuti aksi turun jalan atau people power saat pengumuman KPU di Jakarta pada 22 Mei, Ismail mengatakan itu merupakan ekspresi dari masyarakat yang tidak bisa dicegah dalam konteks berdemokrasi.

Hanya saja, ia menghimbau hal itu tidak dilakukan dengan cara kekerasan. “Sebelum berangkat niatnya ditata dulu, jangan sampai ada niat jahat,” pungkasnya. (gin/jay)

(sb/son/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia