Senin, 17 Jun 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Sidak Harga di Pasar Keputran, Khofifah Ingin Bentuk BUMD Pangan

18 Mei 2019, 16: 25: 53 WIB | editor : Wijayanto

PANTAU: Gubernur Khofifah saat sidak harga pangan jelang lebaran di Pasar Keputran.

PANTAU: Gubernur Khofifah saat sidak harga pangan jelang lebaran di Pasar Keputran. (ISTIMEWA)

Share this      

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa harga bahan pangan jelang lebaran sampai pasca lebaran dalam kondisi bagus. Salah satunya adalah cabai rawit yang menurutnya mengalami penurunan harga. 

“Saat ini harganya mulai Rp 5000 sampai dengan Rp 8000 per kilogram. Penurunan harga tersebut disebabkan over supply komoditi cabai rawit di pasaran,” ujar Khofifah usai melakukan peninjauan di Pasar Keputran, Surabaya, Sabtu (18/5) dini hari.

Khofifah mengatakan kunjungannya memang ingin mengecek langsung ke pasar-pasar yang menjadi titik pantau Badan Pusat Statistik.

Ia mengaku ingin memastikan bahan pangan di Jatim jelang lebaran dan sampai pasca lebaran dalam keadaan cukup. “Semua bahan pangan mulai daging, ayam, beras, gula dan telur kondisi aman,” tambahnya.

Selain itu Khofifah mengatakan pihaknya ingin membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan sebagai bentuk perhatian kepada petani. Selain itu untuk mendapatkan harga yang bagus dan memberikan untung bagi keberlangsungan petani cabai.

“BUMD Pangan merupakan gagasan yang disampaikan oleh Universitas Brawijaya  (UB). Tujuannya, dengan adanya BUMD Pangan adalah agar pemerintah bisa melakukan intervensi harga terhadap komoditi pangan  bagi para petani saat terjadi over supply,” katanya.

Ia menambahkan dengan melakukan intervensi, komoditi pangan tertentu harganya akan terpantau dan tidak mengalami penurunan maupun peningkatkan yang signifikan.

Sebagai contoh adalah cabai rawit yang mengalami penurunan cukup signifikan. “BUMD Pangan masih kita godok dan dirapatkan agar memberikan dampak yang bagus bagi para petani,” ungkapnya.

Menurutnya BUMD Pangan sudah ada di DKI Jakarta. Dengan kondisi seperti saat ini, terutama memberikan rasa nyaman bagi penjual maupun pembeli, Jatim dirasa perlu memiliki BUMD Pangan.

Untuk beberapa produk strategis nasional intervensi dilakukan oleh pusat, misalnya seperti garam dan beras. Sedangkan komoditi lainnya seperti cabai perlu proteksi dari pemerintah provinsi, salah satunya melalui BUMD Pangan. “Untuk BUMD pangan masih dirapatkan dibawah payung BUMD yang mana,” pungkasnya. (mus/jay)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia