Kamis, 20 Jun 2019
radarsurabaya
icon featured
Sidoarjo

Cegah Korupsi, 5 OPD di Pemkab Sidoarjo Ikuti Zona Integritas

18 Mei 2019, 13: 01: 42 WIB | editor : Wijayanto

Ilustrasi

Ilustrasi (DOK/JPNN)

Share this      

SIDOARJO - Tahun ini ada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengikuti Zona Integritas 2019. Satu OPD, Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo terpaksa harus menunda sementara waktu dulu, untuk ikut dalam melaksanakan program Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun ini. Saat ini Dishub fokus menyiapkan sejumlah instrumen dan infrastrukturnya. Mulai dari sistem parkir hingga SDM.

Koordinator Tim Zona Integritas Sidoarjo M Solichin, Dishub menyatakan akan siap melaksanakan program ZI tersebut pada 2020. Solichin sempat menyebutkan, dengan mundurnya Dishub Sidoarjo dalam program Zona Integritas tahun 2019 itu, Tim ZI Kab Sidoarjo akhirnya mengusulkan kembali Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Sidoarjo. “Karena OPD yang diusulkan kepada Menpan RB, harus ada unsur OPD dari bidang perijinan,” jelasnya.

Solichin mengatakan, Dinas Penanaman Modal PTSP dulu sempat pernah akan diusulkan untuk ikut dalam program ZI ini. Namun karena masih adanya sejumlah kekurangan, sehingga sempat tidak diusulkan. “Sekarang OPD tersebut mengaku sudah siap kembali untuk ikut dalam melaksanakan program ZI tahun 2019 ini,” kata Solichin, yang juga Inspektur Pembangunan IV dari Inspektorat Sidoarjo itu.

Meski Dishub Sidoarjo tidak ikut dalam program ZI tahun 2019 ini, OPD di Kab Sidoarjo yang diusulkan ikut dalam program ZI ini akhirnya tetap lima OPD seperti semula. Yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dispendukcapil, Kecamatan Sidoarjo dan Puskesmas Sidoarjo serta Dinas Penanaman Modal PTSP yang menggantikan Dishub Sidoarjo. “Kelima OPD ini akan kita persiapkan untuk ikut dalam program ZI tahun 2019 ini menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK),” kata Solichin.

Sedangkan OPD yang akan dipersiapkan untuk melaksanakan program ZI menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun ini adalah dari Kecamatan Sukodono dan RSUD Sidoarjo. Karena mereka sudah menyandang OPD dengan predikat WBK.

Menurut Solichin, saat ini pihaknya terus melakukan pembinaan pada kelima OPD itu dan melakukan monitoring administrasi apa yang harus dicukupi oleh lima OPD tersebut.

Direncanakan, semua dokumen yang harus dicukupi oleh OPD untuk bisa ikut dalam melaksanakan program ZI tahun 2019, akan segera dikirim kepada Kemenpan RB pada tanggal 25 Mei nanti. (far/nis)

(sb/jpg/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia