Kamis, 20 Jun 2019
radarsurabaya
icon featured
Sidoarjo

Pengurus RT Harus Selektif Keluarkan SKD untuk PPDB

18 Mei 2019, 12: 48: 32 WIB | editor : Wijayanto

PPDB Kecamatan Waru

PPDB Kecamatan Waru (ISTIMEWA)

Share this      

SIDOARJO - Surat Keterangan Domisili (SKD) sebagai syarat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak boleh diberikan ke sembarang warga. Pengurus RT yang berhak membubuhkan tandatangan awal dalam surat tersebut harus mengetahui sejak kapan warga yang meminta SKD tinggal di wilayahnya.

Berdasarkan aturan, syarat warga yang bisa mendapatkan SKD, minimal  telah tinggal  enam bulan di daerah yang menerbitkan SKD. SKD ini diperuntukkan untuk memperkuat bukti alamat tempat calon peserta didik baru , jika alamat tinggal seseorang berbeda dengan alamat yang tercantum di Kartu Keluarganya (KK).

Hal itu disampaikan oleh Camat Waru, Fredik Suharto dalam  kegiatan sosialisasi PPDB di Kantor kecamatan setempat. Mantan Camat Prambon itu menginstruksikan kepada kepala Desa untuk memberikan sosialisasi kepada ketua RT dan RW agar lebih selektif memberikan SKD tersebut. “Paling tidak RT wawancarai warga lah lima menit,” katanya. Wawancara singkat tersebut, diharapkan bisa menggali informasi terkait kelayakan warga mendapat SKD.

Sementara itu, Kepala Desa Pepelegi, Iswahyudi mengaku gelisah dengan karena banyak dari ketua RT yang ada di desanya kurang memahami kegunaan SKD untuk PPDB 2019. “Sempat saya tanda tangani tiga SKD. Setelah itu saya lihat kok semakin banyak yang mengajukan. Makanya, di Desa Pepelegi, distop dulu,” jelasnya.

Wahyudi cemas, sebab di Kecamatan Waru yang merupakan daerah padat penduduk, banyak memiliki warga pendatang yang bukan asli warga Sidoarjo. Bahkan sudah ada yang berpuluh-puluh tahun tinggal di Waru, tapi status kependudukannya masih warga luar Kabupaten Sidoarjo.

Khawatir, dengan diberlakukannya SKD untuk PPDB, akan mempersempit peluang anak-anak asli Kecamatan Waru untuk bisa bersekolah di empat SMPN yang ada, maka untuk sementara Pepelegi tidak menerima pengajuan terlebih dahulu. “Kan kasian, anak-anak asli ber KK Waru akan tergeser oleh anak-anak yang bukan warga asli. Bagaimanapun anak-anak kita harus diprioritaskan,” katanya.

Fredik menghimbau pengurus RT, RW hingga desa tetap menjalankan aturan yang telah ditetapkan tersebut. “Semoga kedepannya PPDB semakin baik.” harapnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo, Asrofi menambahkan, orang tua tak perlu khawatir anak-anaknya kehilangan kesempatan bersekolah di sekolah negeri. Sebab, warga asli yang keterangan domisili masih dalam satu area RT, RW, kelurahan bahkan kecamatan, akan mendapat tambahan skor. “Siswa yang masih satu RT dengan sekolah, dapat tambahan 20. Dalam satu RW tambah skor 15 dan dalam satu kelurahan atau kecamatan ditambah skor 10,” pungkasnya.

Skor ini adalah bonus bagi mereka yang memilih sekolah tujuan terdekat dari rumah. Selain skor yang didapat dari pengukuran jarak dari tempat tinggal ke sekolah. Bahwa setiap kelipatan 100 meter, skor siswa akan dikurangi 1 poin. (rpp/nug)

(sb/jpg/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia