Minggu, 16 Jun 2019
radarsurabaya
icon featured
Sidoarjo

Dewan Desak Pembebasan Lahan untuk Bangun Fly Over Gedangan

18 Mei 2019, 12: 42: 58 WIB | editor : Wijayanto

RUTIN: Kemacetan arus lalin di Jalan Raya Gedangan.

RUTIN: Kemacetan arus lalin di Jalan Raya Gedangan. (SATRIA NUGRAHA/RADAR SIDOARJO)

Share this      

SIDOARJO - Keterbatasan anggaran membuat pemkab harus menunda pembebasan lahan untuk pembangunan Fly Over (FO) Gedangan. Padahal pemerintah pusat sudah memberikan lampu hijau. Kalangan legislatif menilai Pemkab Sidoarjo sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan dana. Mengingat kekuatan anggaran tahun ini mencapai Rp 4,8 triliun.

Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan mendesak pembangunan FO Gedangan. Alasannya, jalan layang itu akan mengatasi kemacetan yang selalu terjadi di simpang empat tersebut. "Harus segera dimulai pembangunannya," katanya.

Pria yang akrab disapa Wawan ini mengatakan, simpang empat Gedangan akan semakin padat ke depannya. Jika tidak segera diberi solusi, kemacetan akan bertambah panjang. Seiring dengan jumlah kendaraan yang terus bertambah.

Apalagi, simpang empat tersebut merupakan titik pertemuan empat lajur. Yaitu kendaraan dari arah Sedati, Sukodono, Surabaya, serta Sidoarjo. Kendaraan menumpuk di satu titik. "Kendaraan berat juga ikut melintas," imbuhnya.

Untuk mewujudkan jalan layang sepanjang 477 meter itu, pemkab mendapatkan tugas menyediakan lahan. Setelah tuntas, jalan dibangun Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional BBPJN VIII.

Namun anggaran yang minim menjadi kendala. Pemkab memutuskan untuk memprioritaskan pembangunan Frontage Road (FR). Wawan menilai, Penundaan justru menimbulkan masalah kemacetan berlarut.

APBD yang tahun ini mencapai Rp 4,8 triliun dinilai Wawan mampu untuk menyediakan anggaran pembebasan lahan. Selain itu, jumlah anggaran pembangunan yang tidak terserap juga melambung. Tiap tahun membengkak. Tahun lalu silpa diperkirakan mencapai Rp 1 triliun. "Pembangunan FR dan FO bisa berjalan bersamaan," jelasnya.

Sementara itu, Sekda Sidoarjo Achmad Zaini mengatakan pemkab lebih memilih menuntaskan FR. Pasalnya jalan sepanjang 9,2 Km itu harus rampung tahun ini. "Dana kami pakai untuk FR," paparnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) itu menambahkan, pembebasan lahan baru dibahas setelah FR tuntas. "Sampai saat ini belum kami rapatkan (pembebasan lahan FO)," ucapnya. (far/nis)

(sb/jpg/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia