Selasa, 25 Jun 2019
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Surabaya

Realisasi Penerimaan Pajak Naik 16,4 Persen

18 Mei 2019, 12: 32: 45 WIB | editor : Wijayanto

TERTIB: Warga melakukan pengurusan administrasi pajak di kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo, Surabaya.

TERTIB: Warga melakukan pengurusan administrasi pajak di kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo, Surabaya. (SURYANTO/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Penerimaan pajak di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur l mengalami peningkatan sebesar 16,4 persen dari periode yang sama tahun 2018. Hingga 31 April 2019, pembayaran pajak yang diterima sebesar Rp 15,2 triliun. 

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I Eka Sila Kusna Jaya menuturkan, pencapaian penerimaan tersebut mencapai 30,51 persen dari target penerimaan pajak di kanwil DJP Jatim I. Hingga akhir tahun 2019, DJP Jatim I ditarget penerimaan pajak dengan wilayah kerja di Kota Surabaya sendiri mencapai Rp 50 triliun. Eka juga menyebutkan, keberhasilan ini tak lepas dari dukungan tax center atau pojok pajak yang ada di 15 perguruan tinggi di Kota Surabaya.

"Mereka para mahasiswa ini sangat mendukung dengan menjadi pendamping bagi wajib pajak (WP) dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak," terangnya.

Eka menambahkan, pihaknya telah berkomitmen untuk mempermudah berbagai layanan perpajakan, khususnya untuk mendukung peringkat Indonesia dalam kemudahan dalam berusaha Ease of Doing Bussiness (EoDB).

Hal ini dibuktikan dengan berbagai aplikasi yang diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan, salah satunya dengan fasilitas pelaporan SPT Tahunan melalui kanal e-filing. "E-filing semakin banyak digunakan oleh wajib pajak di Kota Surabaya," ujarnya.

Dari 294.219 wajib pajak yang telah melaporkan SPT tahunan, sebanyak 97,40 persen melaporkan SPT tahunan melalui kanal e-filing. Jumlah itu tumbuh dibanding tahun 2018 lalu yang hanya sekitar 82 persen. Sedangkan jika dilihat dari 354.208 wajib pajak terdaftar wajib SPT, sebanyak 83,06 persen telah melaporkan SPT tahunannya.

Ke depannya, lanjut Eka, untuk wajib pajak yang masih belum melaporkan SPT, Direktorat Jenderal Pajak akan mengirimkan imbauan untuk segera menyampaikan pelaporan SPT tahunan. "Ke depannya kami harap dapat memberikan edukasi kepada wajib pajak terkait kewajiban perpajakan yang harus dilakukan dengan cara konsultasi melalui help desk," ungkap Eka.

Sementara di era pertukaran data ini, pada tanggal 23 April 2019 Kanwil DJP Jawa Timur I telah melakukan MoU dengan Pemerintah Kota Surabaya terkait pertukaran data untuk mengamankan penerimaan pajak pusat dan pajak daerah. Untuk wajib pajak yang terbukti tidak melakukan pelaporan perpajakan secara tidak benar akan ditindak, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pengajuan berkas P-21 dari 25 pemeriksaan buper den sembilan penyidikan di sepanjang tahun 2018 menjadi 23 pemeriksaan buper dan 11 penyidikan per bulan Mei tahun 2019.

"Apabila wajib pajak yang terbukti tidak melaporkan pajaknya secara benar serta tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan, Direktorat Jenderal Pajak tidak segan untuk menegakkan hukum melakui proses penagihan aktif berupa pencegahan dan penyanderaan," ungkap Eka. (cin/nur)

(sb/cin/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia