Jumat, 06 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya
Tak Cuma untuk Penanganan Bencana

Dana Tak Terduga Bisa Diserap untuk Kegiatan Lain

10 Mei 2019, 21: 25: 56 WIB | editor : Wijayanto

PASANGAN: Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Dardak.

PASANGAN: Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Dardak. (ISTIMEWA)

Share this      

SURABAYA – Pemprov Jatim menggelar pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas asistensi dan penyelenggaraan otonomi daerah di Gedung Negara Grahadi, Jumat (10/5). Kegiatan ini dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Daerah Heru Tjahjono dan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Jatim.

Plt Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan pihaknya ingin memfasilitasi masalah-masalah riil yang ada di Jatim. Seperti persoalan terkait regulasi kewenangan antara pusat dengan provinsi dan daerah yang masih abu-abu yang membuat pelayanan publik tidak bisa dilakukan.

“Kami sudah berikan solusi yakni perlu diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) melalui fasilitasi. Selain itu terkait adanya kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditampung oleh dana tidak terduga, kami sudah memiliki Peraturan Pemerintah PP 12 Tahun 2019 yang memungkinkan kepala daerah sebagai otoritas kekuasaan keuangan untuk menggunakan dana tidak terduga dengan alasan mendesak,” ujarnya.

Ditambahkan, biasanya jika dana tidak terduga ini digunakan untuk bencana kedepan bisa digunakan untuk kebutuhan yang mendesak namun harus jelas perinciannya. Sedangkan mengenai pembiayaan SMA/SMK apakah sudah bisa dilaksanakan sesuai PP 12 tahun 2019, Akmal mengatakan harus dirumuskan dengan merekonstruksi ulang rencana kerja pemerintah daerah  (RKPD).

“Tentunya biaya ini oleh APBD yang terdistribusi pada masing-masing organisasi pemerintah daerah (OPD),” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan PP 12 tahun 2019 ini terkait lalu lintas bantuan keuangan daerah, supaya sama-sama merasa pasti. Khofifah berharap dari PP ini akan memberikan referensi bahwa keuangan antar daerah dimungkinkan oleh regulasi ini.

“Terutama khusus untuk SMA/SMK banyak kabupaten/kota yang sebetulnya cukup punya kemampuan untuk menyiapkan alokasi khusus tambahan penguatan baik kualitas maupun kuantitas. Tapi kita kan tidak boleh menafsirkan sendiri sehingga kami telepon kepada Dirjen Otda Kemendagri untuk meminta solusi,” ungkapnya. (mus/rud)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia