Kamis, 20 Jun 2019
radarsurabaya
icon featured
Sidoarjo

Sempat Tertunda karena Pileg, Paripurna Digelar Besok

10 Mei 2019, 16: 56: 35 WIB | editor : Wijayanto

Sempat Tertunda karena Pileg, Paripurna Digelar Besok

SURABAYA – Setelah sempat tertunda, rapat paripurna akan kembali digelar besok (11/5). Rapat paripurna tersebut akan membahas tentang keputusan raperda keolahragaan, pandangan umum fraksi tentang revisi RPJMD 2016-2021, pandangan akhir fraksi terkait raperda inisiatif tera ulang serta BUMDes.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan mengatakan, rapat paripurna yang sejatinya digelar pada Jumat (3/5) pekan lalu itu, akan kembali digelar pada Sabtu siang. Hal itu setelah dewan kembali mengadakan rapat badan musyawarah pada Selasa (75) lalu. “Sabtu akan kita gelar lagi,” katanya.

Sementara itu, anggota komisi B DPRD Sidoarjo Bangun Winarso mengatakan, pada rapat besok, akan ditambah satu agenda lagi. Yakni pengambilan keputusan raperda retribusi kekayaan daerah. Total ada dua pengambilan keputusan. Satu pandangan umum fraksi serta pandangan akhir fraksi.

Dari beberapa agenda pembahasan itu, pembahasan RPJMD menjadi salah satu pembahasan yang menjadi perhatian dewan. Sebab pembahasan revisi RPJMD itu untuk hal yang sangat mendesak. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2018.

Bangun mengatakan, awalnya pemerintah daerah ingin memasukkan item gedung terpadu dan rumah sakit barat pada RPJMD tahun 2016-2021. “Antara lain pembahasan itu,” terangnya.

Selain itu, rapat tersebut juga akan membahas nomenklatur OPD yang mengalami perpecahan yang kemudian berdiri sendiri. OPD-OPD itu di antaranya,  Dinsosnakertrans menjadi Disnaker serta Disnsos, Dinas pemberdayaan masyarakat desa, perempuan, anak dan keluarga berencana dipisah menjadi Dinas pemberdayaan masyarakat desa dan Dinas perempuan, anak dan keluarga berencana (KB). “Kemudian PUPR dengan Perkim, itu ada bidangnya yang ditukar,” kata Bangun.

Untuk itu, maka harus segera direvisi. Sebab kata Bangun, jika tidak segera direvisi maka hal itu merupakan pelanggaran. Sebab penyusunan APBD itu selalu mengacu pada RPJMD. Maka dari itu, harus disesuaikan agar APBD 2019 hingga 2021 tidak ada masalah. (far/nis)

(sb/jpg/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia