Kamis, 27 Jun 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Dispendik Tetap Terapkan Zonasi Berbasis Tes

09 Mei 2019, 16: 53: 44 WIB | editor : Wijayanto

Kadispendik Surabaya M Ikhsan

Kadispendik Surabaya M Ikhsan (DOK/JPNN)

Share this      

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tahun ini sepenuhnya melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud). Dimana semua pelajar SD bisa bersekolah, baik di negeri maupun swasta yang dekat dengan rumah dengan sistem reguler. 

Sebelumnya, Pemkot Surabaya menggunakan Ujian Nasional (Unas) dan prestasi untuk bersekolah di SMP favorit. Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Ikhsan menyampaikan, jika selama ini Surabaya telah menyiapkan pemerataan di lima wilayah, yakni timur, barat, tengah, selatan dan utara. Pun pelatihan pada guru untuk pemerataan guru dan kualitas per wilayah. 

Di zonasi, polanya ada beberapa yang berdasarkan sekolah, seperti pendekatan dengan wilayah tempat tinggal. “Ketika dia mendaftar akan ada lima sekolah pilihan dan bisa dipilih dua. Karena setiap wilayah banyak pilihan sekolahan. Jadi di sekolah khusus ini ada 11 sekolah (SMP 1, 2, 3, 6, 12, 15, 19, 22, 25, 26, 35), semua anak yang akan mendaftar bisa berdasarkan nilainya, setiap mata pelajaran ada rata-ratanya terus nanti bisa ikut tes potensi akademik (TPA). Apabila tidak lolos bisa daftar ke zonasi,” jelas dia saat jumpa pers di Humas Pemkot Surabaya, Rabu (8/5). 

Untuk tahun terakhir ini, pemkot mempunyai sekolah kawasan. Dengan adanya PPDB sistem zonasi ini, ia mengharapkan pelajar di Surabaya bisa berproses di zonanya masing-masing. 

“Ketika melakukan pendaftaran PPDB yang diliat pertama nilai anak 8,5 bisa mendaftar di sekolah kawasan kemudian ikut tes TPA,” kata Ikhsan. 

Selain itu, terdapat sekolah inklusi yang langsung didaftarkan oleh Dispendik ke SMP inklusi. Untuk anak mitra warga, ditempatkan di sekolah yang dekat dengan rumahnya, baik negeri maupun swasta. Untuk proses pendaftarannya, dimulai di 50 SD inklusi dan 25 SMP inklusi terlebih dulu, kemudian mitra warga, setelah itu untuk anak yang di sekolah khusus. 

“Yang mitra warga kita lakukan surveinya berlapis-lapis. Kita punya data dari sekolah kemudian dari kelurahan dan kecamatan, ada tim survei khusus. Di tahun ini lebih terorganisir dari hasil data yang didapat dijadikan database,” ujarnya. 

Kemudian untuk pondok pesantren yang mau melanjutkan ke sekolah, Ikhsan mengatakan, harus lulus, mempunyai nilai dan menggunakan Kartu Keluarga (KK). “Dia bisa daftar sekolah di tempat terdekat sesuai dengan tempat tinggal,” kata dia. 

Selama ini sekolah khusus telah difasilitasi, anak-anak mitra warga pun banyak yang berprestasi yang luar biasa. Seperti nilai akademis yang bagus. “Nah anak-anak ini difasilitasi untuk menunjang prestasi. Prestasi nilai akademis, UAN bisa diakomodir sesuai dengan kriteria yang disiapkan,” tambahnya. 

Bahwasanya, pemkot sepenuhnya mengacu pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Kemudian, Ikhsan melihat bahwa berdasarkan Permendikbud itu sama dengan sistem yang diterapkan oleh Kota Surabaya. 

“Ibu wali kota (Tri Rismaharini, Red) sudah menyiapkan pembangunan sekolah, perlengkapan sekolah, sarana pra sarana, dan pelatihan untuk guru sudah diterapkan. Sehingga kita sudah bisa menerapkan sistem zonasi ini,” ujarnya. 

Sebab, ia mengaku sudah mempersiapkan sekolah ini dari beberapa tahun yang lalu. “Nah kemudian dalam prosesnya bisa sesuai dengan sekolah khusus dari Permendikbud ini,” pungkasnya. (gin/nur)

(sb/gin/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia