Kamis, 19 Sep 2019
radarsurabaya
icon featured
Sidoarjo

Inilah Poin-Poin Pemilu yang Harus Diubah Versi KPU-Bawaslu Sidoarjo

09 Mei 2019, 16: 40: 50 WIB | editor : Wijayanto

EVALUASI: Anggota KPPS Kecamatan Candi saat perhitungan suara. Bawaslu mengusulkan rekapitulasi di tingkat desa.

EVALUASI: Anggota KPPS Kecamatan Candi saat perhitungan suara. Bawaslu mengusulkan rekapitulasi di tingkat desa. (SATRIA NUGRAHA/RADAR SIDOARJO)

Share this      

SIDOARJO – Pemilihan umum serentak tahun ini, perlu banyak koreksi.  Di antaranya karena  tidak adanya rekapitulasi di tingkat desa, menyebabkan petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kualahan.

Koreksi diantaranya datang dari  Ketua Bawaslu, Haidar Munjid. Menurutnya, pemilu akbar 17 April lalu, tidak adanya rekapitulasi di tingkat desa sehingga menyebabkan petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kualahan. Sebab rekapitulasi suara berlangsung dari Tempat Pemungutan Suara (TPS), langsung dialihkan ke tingkat Kecamatan, tanpa melalui desa.

Tenaga PPK terkuras habis untuk merekap data dari semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) se kecamatannya. “Makanya banyak yang tumbang, enggak kuat rekap banyak TPS,” kata Haidar.

Haidar menyarankan, rekapitulasi di tingkat desa tetap diadakan, sama seperti pemilu sebelumnya. Informasi terakhir menunjukkan di Sidoarjo, ada 28 petugas PPK dirawat di rumah sakit, 1 petugas Linmas di Tulangan meninggal dunia karena kelelahan.

Ditambahkan oleh Ketua KPU Sidoarjo, Mokhammad Zainal Abidin, poin pertama yang perlu dibenahi dari Pemilu 2019 adalah sistem pemilihan. Bahwa pemilihan calon eksekutif dan legislatif jangan dijadikan satu, karena  bobot politiknya berbeda.  “Saya pingin, yang eksekutif itu ya bareng eksekutif, misalnya saja Presiden dan Gubernur,” jelas Zainal.

Kedua, adalah pendagaan logistik, seperti waktu pendistribusian yang telalu mepet dan bahan logistik seperti kotak dan bilik suara yang dirasa kurang proporsional. Waktu yang terlalu mepet, menjadi beban bagi KPU Sidoarjo untuk mendistribusikan ke semua titik. Belum lagi jika ada kekurangan.  "Pas kurang itu kita kelabakan minta kemana. Sempat waktu itu, kita ambil sendiri ke Gresik, untuk minta kekurangan jatah kita " imbuhnya.

Selanjutnya terkait logistik yang terbuat dari kardus yang di bagian depannya transparan. Transparansi bukan berasal dari kotak suara melainkan datang dari transparansi penyelenggara dan peserta pemilu itu sendiri.

Selama penyelenggaraan Pemilu ini, KPU Sidoarjo sudah bekerja se transparan mungkin. Seperti menempelkan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) di kantor kelurahan pun telah dilakukan. Namun, Zainal menyayangkan, inisiatif dari calon peserta pemilu untuk meng-cross check hal tersebut sangat rendah.

“Akibatnya, ketika proses rekapitulasi, banyak saksi dari parpol yang protes karena data DPT yang mereka punya beda dengan yang dilapangan. Menuduh kami curang,” paparnya.

Zainal menyarankan, peserta pemilu harus merekrut saksi dengan militansi tinggi terhadap partai politik yang mengutusnya. Serta punya pemahaman yang mumpuni terkait pemilu. Sehingga jika terjadi pelanggaran di lapangan, bisa menunjukkan bukti kesalahan. “Bukannya langsung menuduh, apalagi marah-marah. Tanpa bisa menunjukkan bukti kesalahannya,” pungkas Zainal. (rpp/nug)

(sb/jpg/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia