Sabtu, 20 Jul 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Minta Revisi PPDB Zonasi, Risma Surati Mendikbud

08 Mei 2019, 17: 15: 24 WIB | editor : Wijayanto

Minta Revisi PPDB Zonasi, Risma Surati Mendikbud

SURABAYA - Begitu banyak wali murid di Surabaya yang memprotes sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah menengah pertama negeri (SMPN) berbasis zonasi.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pun langsung merespons dengan mengirim surat permintaan revisi PPDB sistem zonasi tahun ajaran 2019/2020 kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof Dr Muhadjir Effendy.

Risma berharap sistem PPDB disesuaikan dengan kondisi di daerah. “Awalnya kami sudah setting sesuai permendikbud itu. Tapi kemudian provinsi tidak menerapkan sistem zonasi. Warga juga komplain. Kenapa kita tidak lakukan seperti itu (provinsi)?” kata Risma.

Risma mengaku mengirim surat ke pusat untuk berkonsultasi dan menanyakan bagaimana jika sistem PPDB di Kota Surabaya menggunakan sistem yang berbeda. Risma tidak ingin melanggar peraturan dan ketentuan pemerintah tentang PPDB sistem zonasi tersebut.

“Saya berharap bisa mendapatkan jawaban terkait boleh tidaknya menerapkan PPDB yang disesuaikan dengan kondisi tiap daerah. Kami minta masyarakat bersabar menunggu informasi dari pemerintah pusat,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Ikhsan mengungkapkan, pihaknya sebenarnya sudah menetapkan PPDB sistem zonasi sesuai Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Yakni menggunakan zonasi dengan berbasiskan jarak dengan tiga jalur. Yakni zonasi atau jarak rumah siswa dengan sekolah, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua (mutasi).

“Dalam perkembangan berikutnya, di provinsi,  terdapat perubahan mekanisme dengan menggunakan nilai ujian. Makanya, kemudian warga Surabaya ingin PPDB di Surabaya juga seperti di provinsi,” katanya.

Ikhsan menambahkan, surat pemkot ke pemerintah pusat itu merupakan aspirasi warga yang berharap sistem PPDB menggunakan dua pola yang sudah diterapkan di Surabaya.

“Selama ini PPDB sudah berjalan dengan pola lama. Rayonisasi yang polanya juga sama dengan zonasi. Hanya saja, bedanya menggunakan nilai,”  paparnya.

Sementara itu, Kepala Dispendik Jatim Saiful Rachman memastikan pihaknya tidak menerapkan sistem zonasi pada PPDB jenjang SMA negeri di Jatim.  Sebab, sistem zonasi tidak sesuai dengan realitas yang ada di lapangan. Apalagi kalau kuota zonasi mencapai 90 persen.

Saiful menegaskan, PPDB sistem zonasi sangat sulit diterapkan lantaran tidak adanya pemerataan kesempatan bagi anak-anak untuk mendapatkan fasilitas yang lebih baik.

Sistem ini bisa diterapkan jika fasilitas di seluruh sekolah sudah merata. “Kalau fasilitas sekolah belum merata, kami berharap untuk tidak dipaksakan,” katanya.

Saiful Rahman mengaku tahu konsekuensi yang akan diterima. Bisa saja sanksi kepada pemerintah daerah atau sekolah, karena tidak menerapkan sistem zonasi. Bisa berupa tidak diakomodasinya Data Pokok Pendidikan (Dapodik) nasional oleh Kemendikbud atau tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

“Soal sanksi, ibu gubernur (Gubernur Khofifah Indar Parawansa) yang akan melakukan komunikasi dengan mendikbud,” tuturnya. (mus/rek)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia