Jumat, 22 Nov 2019
radarsurabaya
icon featured
Politik Sidoarjo

Kelelahan Setelah Pileg, Paripurna Dewan Batal karena Tidak Kuorum

04 Mei 2019, 13: 30: 48 WIB | editor : Wijayanto

SEPI: Suasanya rapat paripurna di DPRD Sidoarjo, kemarin (3/5)

SEPI: Suasanya rapat paripurna di DPRD Sidoarjo, kemarin (3/5) (RIZKY PUTRI PRATIMI/RADAR SURABAYA)

Share this      

SIDOARJO - Rapat Paripurna penyampaian pandangan umum (PU) dari fraksi terhadap raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 08 tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, Jumat (4/5) batal digelar. Rapat sejatinya dimulai pukul 14.00. Namun hingga pukul 15.30 tidak kunjung dimulai.

Batalnya rapat paripurna ini karena anggota dewan yang hadir tidak memenuhi kuorum. Dari total 50 anggota, hanya 19 yang datang. Padahal batas kuorumnya 34 orang.

Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan mengatakan, rapat tersebut diputuskan tidak digelar karena anggota dewan yang datang terlalu sedikit. "Tidak memenuhi kuorum, ditunda saja," katanya.

Dia mengatakan, beberapa hari sebelum rapat wakil rakyat sebenarnya sudah mendapatkan pemberitahuan. Namun yang datang sedikit. Dia menilai hal ini berkaitan dengan pileg. Menurutnya, konsentrasi anggota dewan tersedot saat pileg. Selepas pesta demokrasi, banyak anggota dewan yang kelelahan. "Bisa juga karena faktor psikologis," ucapnya.

Ketika ditanya kapan akan digelar kembali, pria yang akrab disapa Gus Wawan itu mengaku akan menggelar rapat internal terlebih dahulu. “Mungkin Jumat (10/5) malam,” imbuhnya.

Rapat paripurna tersebut seharusnya menjadi masa persidangan kedua. Perda Nomor 8 tahun 2016 yang berisikan RPJMD Sidoarjo 2016-2021 mengalami  beberapa perubahan. Hal itu dilakukan terkait penyesuaian target perencanaan pembangunan dan perubahan nomenklatur atau tata nama Organisai Perangkat Daerah (OPD) yang disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.

Seperti yang dijelaskan oleh Bangun Winarso anggota Komisi D yang juga ketua fraksi PAN, perubahan target pembangunan tersebut seperti pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). Semenjak ada Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 tentang pembatasan jumlah rombongan belajar (rombel) SD yakni 28 siswa dan SMP, 32 siswa, maka Sidoarjo butuh 600 RKB untuk SD dan 60 RKB untuk SMP. Sehingga harus direvisi di RPJMD. “Yang tertulis di RPJMD itu bukan angka ruang kelas baru melainkan tetapi pada ketersediaan aksesibilitas sarana prasarana pendidikan itu dengan tersedia. Di tahun 2021 kita belum bisa mewujudkan itu,” terang Bangun.

Sementara itu perubahan nomenklatur OPD terjadi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos), Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar). Kemudian ada juga di Sekretaris Dewan bagian risalah dan persidangan juga dipecah.

Meskipun belum resmi diubah di RPJMD, namun di APBD 2019 sudah masuk dengan catatan khusus. Bahwa itu dasarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD. “Kalau targetnya tidak diubah nanti Laporan Kerja Peranggung Jawaban (LKPJ) masa akhir jabatan Bupati nilainya jelek,” pungkasnya. (rpp/nis)

(sb/jpg/jay/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia