Jumat, 22 Nov 2019
radarsurabaya
icon featured
Gresik

Luruk BPJS dan Dinkes Gresik, Buruh SPSI Nilai BPJS Keterlaluan

04 Mei 2019, 06: 47: 55 WIB | editor : Wijayanto

AUDIENSI: Ketua Konfederasi SPSI Gresik Ali Muksin (kanan) saat berdialog dengan Kacab BPJS Gresik dan Kadinkes Gresik terkait penghentian kerja sama

AUDIENSI: Ketua Konfederasi SPSI Gresik Ali Muksin (kanan) saat berdialog dengan Kacab BPJS Gresik dan Kadinkes Gresik terkait penghentian kerja sama dengan RSUD Ibnu Sina. (YUDHI DWI ANGGORO/RADAR GRESIK)

Share this      

GRESIK - Penghentian kerjsama layanan kesehatan di RSUD Ibnu Sina oleh BPJS Kesehatan Gresik melebar ke semua aspek. Sejumlah pimpinan serikat buruh mendatangi BPJS Kesehatan Gresik. Mereka menuding BPJS sebagai instansi yang keterlaluan karena memutus kontrak yang mengakibatkan ribuan pasien terlantar.

"Persoalan ini sebenarnya bisa dibicarakan jauh hari. Apalagi RSUD Ibnu Sina adalah rumah sakit rujukan Jatim Utara milik Pemkab Gresik. Ini kan namanya keterlaluan BPJS Kesehatan kalau sampai memutus kontrak. Apalagi pengajuan akreditas RSUD Ibnu Sina sudah disampaikan sejak Februari lalu," kata Ali Muksin, Ketua Konfederasi SPSI Kabupaten Gresik.

Dalam pertemuan di Kantor Dinkes Gresik itu, Kepala Cabang BPJS Gresik Greisthy E.L Borotoding  hadir bersama Kadinkes Gresik, dr Endang Puspitowati SpTHT. Sementara SPSI dihadiri seluruh pimpinan unit pekerja.

Lebih lanjut Ali mengatakan, dampak pemutusan itu dirasakan oleh seluruh buruh di Gresik. Sebab, seluruh buruh di Gresik terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Penghentian ini berdampak buruk bagi buruh. Mereka yang sudah membayar iuran bulanan tidak dapat mendapat layanan kesehatan hanya gara-gara buruknya administrasi BPJS Kesehatan Gresik.

"Untuk itu kami minta BPJS Kesehatan segera bekerjasama lagi sambil membenahi kekurangan administrasi akreditasi rumah. Jika tetap diputus, pekan depan kami akan demo besar-besaran ke kantor BPJS Kesehatan Gresik," ancam Ali Muksin.

Terkait persoalan ini, Kepala Dinas Kesehatan Gresik, dr Endang Puspitowati berjanji akan membantu mempercepat pengurusan akreditasi rumah sakit. Namun dia mengingatkan, pihak RSUD Ibnu Sina sebenarnya sudah menempuh persyaratan sejak Februari lalu. Namun hingga kini akreditasi itu belum diserahkan kepada pihak rumah sakit oleh Komite Akreditas Rumah akit (KARS).

"Mungkin KARS-nya sibuk karena beberapa RS di Indonesia bersamaan proses akreditasinya. Habisnya 19 April lalu, per 1 Mei BPJS memutuskan kerjasama,” kata Endang. Ditambahkan, KARS akan melakukan survei 13  hingga 17 Mei. Sesuai Pasal 76 Permenkes 56/2014 setiap rumah sakit yang telah mendapatkan izin operasional harus diregistrasi dan diakreditasi. 

Di tempat yang sama, Kepala Cabang BPJS Gresik Greisthy E.L Borotoding  bersikukuh mengatakan jika pemutusan kerjasama dengan Ibnu sina karena pihak RS belum memperbarui akreditasinya. “Namun untuk pelayanan kegawatdaruratan seperti hemodialisa, tetap kami layani," jelasnya. (han/ris)

(sb/han/jay/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia