Minggu, 08 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi

Aturan Ojek Online Berlaku, Sementara Baru di Lima Kota

02 Mei 2019, 23: 49: 28 WIB | editor : Wijayanto

DALAM MASA EVALUASI: Driver ojek online tengah membawa penumpang melintas di jalanan Surabaya. Dengan berlakunya Permenhub tersebut akan menjaga keama

DALAM MASA EVALUASI: Driver ojek online tengah membawa penumpang melintas di jalanan Surabaya. Dengan berlakunya Permenhub tersebut akan menjaga keamanan penumpang sekaligus mengatur tarif. (ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA)

Share this      

JAKARTA - Mulai kemarin, 1 Mei 2019, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat mulai diberlakukan. Untuk sementara regulasi ini diberlakukan di lima kota, yaitu Surabaya, Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Makasar.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang di damping Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi menjelaskan, pemberlakukan PM 12 sesuai dengan apa yang ditargetkan. “Kita mulai berlakukan 1 Mei. Kita tidak mundur sehari pun,’’ kata Budi.

Alasan pemerintah baru memberlakukan di lima kota adalah untuk melihat dulu mitigasi risiko dan mitigasi manajemen. Pemerintah akan melihat dulu bagaimana dinamikanya. “Kalau dinamikanya baik, gak ada masalah di lapangan ya langsung kita berlakukan. Tapi kalau di kota yang lain, bahkan yang belum terbayangkan oleh kita, ya kita cukup manage lima kota itu saja,’’ jelasnya.

Selain memberlakukan PM 12 Tahun 2019, Kementerian Perhubungan juga mengumumkan PM 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.  .

“Dengan dasar itu, kita memberikan suatu payung hukum bagi operasional ojek online, terutama berkaitan dengan safety. Karena kita tahu bahwa safety adalah satu keharusan bagi pengguna transportasi,’’ kata Menhub.

Satu minggu setelah kebijakan ini diberlakukan, akan di evaluasi. 

“Dalam satu minggu setelah pemberlakukan kita akan kembali berkumpul, menyerap aspirasi dan mendengar masukan-masukan untuk memberikan suatu responnya bagi evaluasi tersebut,’’ imbuh Budi.

Sementara itu Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, pemerintah sangat berharap apa yang menjadi keputusan Kemenhub bisa dijalankan. Karena regulasi ini disusun dan dibuat dengan melibatkan banyak unsur dari pemerintah, aplikator, akademisi termasuk pengemudi.

Pemerintah berharap ini menjadi solusi terbaik dan mudah-mudahan responnya positif terutama ke masyarakat. Disatu sisi apa yang sudah diputuskan, pengemudi Gojek dan Grab bisa terlindungi dari sisi keselamatan dan kesejahteraan. Sesuai PM 348, sistem pentarifan akan dibuat menjadi tiga zona, yaitu Zona I terdiri dari Sumatera, Jawa dan Bali, Zona II Jabodetabek dan Zona III Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT dan Papua. (pur/nur)

(sb/pur/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia