Minggu, 23 Feb 2020
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Komisi E DPRD Jatim Minta PPDB SMA/SMK Dikaji Ulang

02 Mei 2019, 22: 19: 28 WIB | editor : Wijayanto

Ilustrasi

Ilustrasi (DOK/JPC)

Share this      

SURABAYA - Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim meminta kepada Kementerian Pendidikan untuk memberikan kelonggaran atau Kemudahan terkait penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) siswa SMA/SMK di Jatim. Baik  berdasarkan nilai ujian nasional (UN) sebagai pedoman utama dan tetap berlaku sistem zonasi.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Agatha Retnosari ditemui di DPRD Jatim, Rabu (1/5) mengatakan penerimaan PPDB di Jatim sebelumnya memakai atau menggunakan hasil nilai UN. Apabila ada nilai yang sama baru kemudian dilihat masuk zona dan mana yang diluar zona dan tidak ada masalah.

Namun dalam peraturan menteri pendidikan (permen) sekarang No.51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) siswa SMA/SMK yaitu jarak tempat tinggal. "Permendikbud saat ini sangat memberatkan orang tua siswa apabila diterapkan, dan ini perlu dikaji lebih dalam lagi oleh Mendikbud,"ujarnya.

Lebih lanjut Agatha menjelaskan, apabila pemerintah tetap menerapkan sistem zonasi sekolah untuk penerimaan SMA/SMK ini di Jatim, apakah sarana dan prasarana sekolah SMA/SMK di Jatim sudah sesuai standarnya sama. Kemudian dari sisi Sumber daya Manusia (SDM) tenaga pendidiknya apakah juga sudah sama antara di Pacitan dan Surabaya, Banyuwangi dan di Malang.

Politisi asal PDIP Jatim ini menambahkan, apabila pemerataan mutu pendidikan sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan maka sistem Zonasi ini bisa diterapkan di Indonesia. Wakil ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim menambahkan Mendiknas diminta member kelonggaran menerapkan PPDB SMA/SMK berdasar nilai UN sebagai pedoman utama dan tetap berlaku sistem zonasi.

“Mudah-mudahan usulan keberatan dari Jatim ini disetujui Mendiknas secepatnya sehingga bisa segera diterapkan di Jatim,” urainya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim Saiful Rahman mengatakan pihaknya berencana me-launching zonasi PPDB 2019 pada hari ini, Kamis (2/5). “Jadi kalau sekarang sudah beredar zona-zona PPDB 2019 itu adalah bohong atau hoaxs.

Pihaknya menyebutkan jika Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sudah mengeluarkan Pergub yang pada intinya setuju pemberlakuan Permendikbud No.51 Tahun 2018 untuk PPDB siswa SMA/SMK di Jatim.  

Didominasi Nilai UN

Di bagian lain, seleksi PPDB  jenjang SMP negeri di Suraya didominasi nilai ujian sekolah. Meskipun jalur prestasi hanya mendapat kuota lima persen dari kuota keseluruhan di sekolah.

Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya telah melakukan sosialisasi PPDB ini kepala  sekolah terkait. Kepala Dispendik Kota Surabaya Ikhsan memaparkan, jalur prestasi ini akan melewati tahap verifikasi sebelum dilakukan skoring dan seleksi secara online.

"Jalur prestasi ini dibagi dua, prestasi Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (NUSBN) dan prestasi lomba. Ini upaya kami mewadahi anak-anak dengan nilai ujian tinggi," kata Ikhsan, Rabu (1/5).

Dengan mendaftar jalur prestasi ini, pendaftar dapat memilih dua sekolah SMPN di dalam Zonasi atau satu SMPN di dalam Zonasi dan satu SMPN di luar Zonasi. Sementara itu, proses seleksi jalur prestasi NUSBN dilakukan dengan menyusun peringkat NUSBN yang tertera dalam SHUSBN (Surat Hasil USBN). (gin/rud)

(sb/gin/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia