Jumat, 24 May 2019
radarsurabaya
icon featured
Sidoarjo

Butuh Anggaran Besar, Normalisasi Sungai Buntung Pakai Dana Desa

23 April 2019, 23: 48: 21 WIB | editor : Wijayanto

Butuh Anggaran Besar, Normalisasi Sungai Buntung Pakai Dana Desa

SIDOARJO - Normalisasi Sungai Buntung belum juga berjalan hingga saat ini. Keterbatasan anggaran menjadi penyebab utama. Panjangnya sungai yang haru dinormalisasi membutuhkan dana besar. Salah satu caranya bisa dengan menggunakan dana desa.

Camat Waru Fredik Suharto mengakui, untuk mewujudkan normalisasi Sungai Buntung tidak mudah. Sebab pekerjaannya tidak hanya mengeruk sungai. Ada sejumlah bangunan liar (bangli) yang harus ditertibkan. Mulai Desa  Bungurasih hingga Tambak Sumur.

Rencana penertiban itu sudah digagas pemkab sejak tahun lalu. Pihaknya menggandeng Kantor Pertanahan Sidoarjo. Sayang belum berjalan. Setelah dicek di lapangan, mayoritas pemilik bangli mengantongi sertifikat bangunan.

Selain itu, pemkab juga harus menyediakan tempat penampungan sedimentasi. Nantiny hasil kerukan ditempatkan di lahan tersebut. "Sedangkan di Waru sulit mencari lahan kosong," katanya.

Ditambah lagi, untuk kebutuhan alat berat dan BBM membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Pengerukan tersebut harus menyediakan lebih dari dua alat berat. Sebab sungai Buntung membentang dari Krian hingga Sedati.

Menurut Fredik, dua pekerjaan itu membutuhkan anggaran besar. Caranya bisa dengan pemakaian dana desa. Setiap tahun pemkab mentransfer dana ke desa. Bantuan keuangan itu pun bisa digunakan. Selain itu desa juga mendapatkan dana desa dari pemerintah.

Tahun ini dana dana desa yang dikucurkan pemerintah sebesar Rp 295 miliar. Per desa mendapatkan anggaran Rp 1 miliar.

Sekretaris Kecamatan Waru Rudi Setiawan menuturkan dana desa bisa digunakan untuk normalisasi. Tujuannya mencegah banjir dan meningkatkan infrastruktur di sempadan sungai.

Tawaran solusi itu kini tengah dirapatkan. Namun Kecamatan harus berembuk dengan desa. Lantaran desa berhak mengatur pemakaian dana tersebut. "Harus seizin desa," jelasnya.

Teknisnya Kecamatan akan menggelar rapat dengan desa. Jika disepakati, usulan itu disampaikan ke pemkab. (far/nis)

(sb/jpg/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia