Rabu, 19 Jun 2019
radarsurabaya
icon featured
Sidoarjo

DPU BM SDA Buka Lelang Lelang Normalisasi Mangetan Kanal

22 April 2019, 21: 30: 26 WIB | editor : Wijayanto

TEMPAT BUANG SAMPAH: Sungai Mangetan Kanal d kawasan Gedangan Sidoarjo.

TEMPAT BUANG SAMPAH: Sungai Mangetan Kanal d kawasan Gedangan Sidoarjo. (SATRIA NUGRAHA/RADAR SIDOARJO)

Share this      

SIDOARJO - Proses perencanaan normalisasi Mangetan Kanal di kawasan Gedangan, Sidoarjo, oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBM SDA) Sidoarjo saat ini sudah mulai memasuki tahap lelang.

Plt Kepala Dinas PUBM SDA Sunarti Setyaningsih mengatakan, pihaknya kini telah menyiapkan segala dokumen untuk keperluan penyelenggaraan lelang. Saat ini pihaknya sudah mengajukan rencana lelang tersebut ke unit layanan pengadaan (ULP). “Sekarang prosesnya melalui online, jadi tidak berbentuk dokumen biasa,” katanya kepada Radar Sidoarjo.

Dokumen-dokumen pengadaan lelang tersebut nantinya juga akan dilakukan proses evaluasi. Namun begitu, proses lelang, kata Sunarti, membutuhkan beberapa tahapan yang harus dilalui. Salah satu di antaranya adalah proses pengumuman.

Dalam pengumuman tersebut, kata Sunarti berisi mengenai segala ketentuan lelang, termasuk waktu pengunduhan dokumen, penjelasan administrasi, pemasukan penawaran lelang, evaluasi administrasi hingga evaluasi teknik.

“Dari situ nanti akan muncul harga, apakah nanti ada negosiasi harga atau hanya koreksi aritmatik saja dari kelopok kerja,” terangnya.

Proses pengadaan lelang tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebab kata wanita yang kerap disapa Naning itu mengatakan, untuk satu jenis pekerjaan tidak hanya ditawar oleh satu orang.

Bahkan beberapa waktu lalu sudah ada sekitar 27 orang yang melakukan penawaran. Untuk itu, kelompok kerja (Pokja) harus mengevaluasi satu persatu dari sekian banyak jenis penawaran. “Dari itu semua nanti diambil urutan, dan nanti akan dicari harga terbaik, dan ditentukan tiga pemenang olek pokja,” katanya. 

Setelah proses penentuan tiga pemenang lelang tersebut, nantinya akan diserahkan kepada pejabat pembuat komitmen (PPK). Setelah PPK melakukan pemantauan dan dianggap sesuai baru nantinya akan diumumkan. “Kaji ulangnya itu harus dilakukan, jadi tahapannya itu minim membutuhkan waktu sekitar 40 hari,” pungkasnya. (far/nis)

(sb/jpg/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia